Komite Anti Korupsi Indonesia berserta sejumlah anggota Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengungkap dugaan Korupsi pengunaan dana Perkebunan sawit.
"Jangan berkoar-koar saja tapi tidak ada aksi nyata mengungkap kasus ini," ujar Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyo dalam aksi di depan Gedung KPK, Rabu (17/5).
Padahal menurutnya, dengan kekuatan yang dimiliki KPK, komisi anti rasuah harusnya lebih cepat meyelidiki penyelewengan Dana Pungutan Perkebunan Sawit yang di duga digunakan untuk subsidi Industri biodiesel.
"Sebab, disini sangat rawan dengan mark up produksi biodiesel bodong ,karena sangat sulit di kontrol dan tidak pernah di audit. Hingga kini Dana pungutan usaha Perkebunan sawit yang sesuai UU Perkebunan no 39 Tahun 2014 seharusnya digunakan untuk kepentingan stake holder Perkebunan seperti program replanting Kebun Petani Plasma dan Petani Mandiri serta pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang usaha Perkebunan sawit malah tidak ada sepeserpun yang dialokasikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit," urainya.
Dikatakan dia, 90 persen dari penggunaan dana pungutan justru untuk subsidi Industri biodiesel. Kemudian 10 persen diantaranya digunakan untuk riset-riset dan media branding BPDP serta Jalan Jalan keluar negeri pengurus BPDP sendiri.
"Banyak dana yang digunakan riset untuk charity yang bertujuan membuat citra BPDP bagus. Padahal, akan baik sekali kalau risetnya diarahkan untuk yang bermanfaat langsung bagi kelapa sawit, seperti strategi untuk menghadapi kampanye negatif terhadap sawit," sesalnya.
Langkah BPDB, menurutnya, tidak sesuai dengan pernyataan Menko Perekonomian, bahwa kinerja BPDP program peremajaan kebun sawit rakyat. Sebab praktis tidak ada hasil ini menjadi bukti Kalau sangat kuat dugaan telah terjadi penyelewengan Dana yang dihimpun dari hasil ekspor usaha perkebunan.
"Karena itu KAKI dan APPKSI mendesak KPK agar segera membongkar Kospirasi busuk Antara BPDP dan 11 Industri biodiesel yang dalam Dua tahun terakhir sebelum pasif banyak tidak berproduks," pungkasnya.
Seperti diketahui bulan lalu, KAKI Dan APPKSI Juga telah mendatangi KPK, kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana perkebunan berasal dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada kesebelas (11) Perusahaan Kebun Sawit Raksasa yang memiliki Industri Biofuel oleh Badan Penghimpun Dana Perkebunan (BPDP) dengan nilai triliunan rupiah.
KAKI Dan APPKSI Mencium dugaan penyelewengan alokasi penggunan dana bersumber dari Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, dimana para pemegang dana pungutan berlaku seenaknya saja dan belum ada audit dari BPK.
Dari hasil temuannya, ditengarai terjadi penyelewengan menyalurkan pada ketiga grup perkebunan kelapa sawit sekitar 81,7% dari 3,2 triliun yang dipungut dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang harganya mencapai US$ 50 per ton untuk ekspor CPO.
Padahal dengan melihat dasar hukumnya, anggaran tersebut dengan mengacu pasal 39 ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana telah menentukan bahwa ‘Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
[sam]
