Berita

Miryam/Net

Hukum

Polri Diminta Ikut Selidiki Kasus Keterangan Palsu Miryam

SENIN, 01 MEI 2017 | 17:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keberhasilan Polri menangkap tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani yang telah masuk daftar pencarian orang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas prestasi itu, kepolisian bahkan diminta untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus Miryam.

"Kemarin kan dijadikan DPO oleh KPK seakan sulit untuk menangkap, tapi terbukti Polri dengan begitu mudahnya melakukan penangkapan. Selama ini didramatisir dengan dijadikan DPO," ujar anggota Komisi III DPR RI Daeng Muhammad dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (1/5).

Dia mendesak agar Polri terlibat dalam menggali informasi tuduhan tekanan sejumlah anggota Komisi III kepada Miryam untuk mencabut berita acara pemeriksaan (BAP). Menurutnya, dalam konteks kesaksian palsu, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap Miryam.


"Bicara soal kesaksian palsu itu pidana umum. Polisi juga bisa bersikap dan menanyakan kepada Miryam," kata Daeng.

"Kita mau polisi menyelidiki, mencari keterangan, dan membuka ke publik, betul tidak Miryam ditekan oleh enam orang anggota Komisi III DPR untuk mencabut BAP. Karena statment ini dipakai oleh salah satu penyidik KPK di lembaga resmi pengadilan. Ini persoalan," sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Daeng berharap Polri dapat bekerja profesional dalam menggali keterangan atas hal tersebut dan kemudian mengungkapnya secara gamblang ke publik.

"Jika itu benar, buka saja ke publik. Jadi jangan ada dusta dan fitnah," ujarnya.

Menurutnya, isu-isu yang ada ini dengan sengaja dibentuk untuk menggiring opini bahwa DPR adalah lembaga yang anti pemberantasan korupsi.

"Jangan-jangan pengalihan ke DPR supaya dipukuli, dinilai anti pemberantasan korupsi, brengsek, dan mengintervensi. Kalau memang itu ada yang disebut penyidik, buktikan," tandas Daeng. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya