Berita

Dahlan Iskan/Net

Politik

Gerindra: Jangan Sampai Nasib ECW Neloe Terulang Pada Dahlan Iskan

SELASA, 18 APRIL 2017 | 23:33 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Puyuono mengaku tak yakin mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan terlibat dalam kasus korupsi penjualan aset negara yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU).

Hal ini mengingat selama menjadi Direktur Umum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, Dahlan sama sekali tidak mengambil uang gaji sepeserpun.

"Dalam persidangan yang saya baca, tidak ada satu sen pun dana yang mengalir pada dirinya atau perusahaannya," tegasnya dalam diskusi sekaligus dukungan moral untuk Dahlan Iskan bertajuk 'Tumpeng Cinta untuk Dahlan' di Resto Tjikinii Lima, Cikini, Jakarta Pusat (Selasa, 18/4).


Sebaliknya, menurut dia, yang dilakukan Dahlan merupakan hal yang baik. Meski saat itu merugi, namun dia meyakini beberapa waktu ke depan PT PWU justru akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah akibat langkah berani yang diambil Dahlan.

"Contoh, dilelang 16 Juni tahun 2003 tapi tanggal 3 Juli 2003 sudah dibayar. Why not kalau memang harganya pas tidak ada masalah ya. Inilah yang sebenarnya selama ini di ranah hukum, menjadi sebuah kegagalan atau memperlambat kecepatan BUMD atau BUMN bagi setiap top eksekutifnya untuk mengambil keputusan. Kalau keputusannya nanti rugi, dianggap korupsi. Nah kalau sekarang untung mau dianggap apa. Hadiahnya apa," ujarnya.

Kasus Dahlan dikatakannya sangat mirip dengan kasus mantan Dirut Bank Mandiri Eduardus Cornelis William Neloe ketika itu dianggap merugikan negara sebesar Rp 160 miliar. Namun pada akhirnya, setelah ECW Neloe meninggal, apa yang dilakukannya dengan mengucurkan dana ke sejumlah debitor justru membuahkan hasil.

"Tapi kan sekarang ini apa yang dilakukan oleh Pak ECW Neloe menguntungkan Bank Mandiri. Tapi apa, dia harus dihukum selama sepuluh tahun. Almarhum mengalami hukuman, kebijakan yang diambil olehnya ternyata diakhir menguntungkan Bank Mandiri. Tapi apa, nama sudah cacat, dihukum 10 tahun. Itu juga kriminalisasi dan politisasi," sesalnya.

Karenanya, dia berharap agar apa yang menimpa ECW Neloe tidak terjadi kepada Dahlan Iskan. Hakim harus jeli melihat kasus tersebut.

"Nanti kalau PT PWU untung terus bagaimana Pak Dahlan yang sudah dikriminalisasi," imbuh ketua umum Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.

Terlebih, Dahlan Iskan adalah sosok yang sangat jujur dan rendah hati yang selama menjadi pejabat telah memecah formalitas birokrasi.

"Pak Dahlan memecah formalitas birokrasi pemerintahan. Seorang Joko Widodo itu sebenarnya merupakan followernya Pak Dahlan Iskan mulai dari tampilan pakaiannya dia pakai sepatu kets, baju putih, kalau kita lihat kan itu diikuti oleh Pak Joko Widodo," tukasnya. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya