Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Agung Laksono mengaku mendapat informasi adanya kelompok massa yang datang ke DKI Jakarta dari segala penjuru. Mereka diduga akan melakukan Tamasya Al Maidah atau memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pencoblosan dan penghitungan suara Pilkada DKI putaran dua Rabu besok (19/4).
"Berdasarkan laporan melalui SMS (pesan singkat) dari kader Kosgoro 1957 di beberapa daerah banyak massa yang baru masuk dari Surabaya, Pekalongan. Dan semuanya mengaku ingin melakukan Tamasya Al Maidah atau memantau TPS," ujar Agung dalam keterangannya, Selasa malam (18/4).
Meski begitu, dia meminta agar masyarakat dari luar daerah yang berbondong-bondong datang ke ibu kota bisa mematuhi seruan pihak kepolisian.
"Patuhilah imbauan kapolri yang menyatakan jangan datang kalau untuk melihat TPS dalam Pilkada DKI, karena itu hanya akan berpotensi menimbulkan kerusuhan dan gesekan di lapangan. Sebaiknya batalkan niat mendatangi TPS-TPS walau dengan judul apapun," jelas Agung.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar itu juga membeberkan bahwa di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara terdapat laporan adanya kelompok massa yang menginap di masjid dan rumah-rumah penduduk.
"Pantauan kader di sana etimasi massa yang datang ke Jakarta cukup banyak, mereka banyak yang menginap di rumah sakit, masjid dan rumah warga. Seperti halnya di Penjaringan dan Koja alasannya mau tamasya tapi diduga akan ke TPS-TPS. Itu memang bebas saja tapi karena besok adalah pemilihan kepala daerah harusnya dipercayakan kepada KPU dan saksi-saksi dari partai dan Bawaslu. Hal itu justru akan menimbulkan komplikasi yang tidak baik nanti," ungkap Agung.
Dia menyesalkan jika ada pihak-pihak yang memang sengaja mengerahkan massa untuk melakukan pemantauan di TPS-TPS.
"Saya sayangkan jika ada elit partai yang mengirim mereka ke Jakarta yang justru akan berpotensi menimbulkan masalah," ujarnya.
‪
Agung yang pernah menjabat Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat juga memastikan bahwa tindakan itu bisa disebut sebagai upaya intimidasi.‬
"Itu bisa dibilang bentuk langsung intimidasi di lapangan dalam pilkada. Kalau mau mantau kan bisa dilihat di televisi. Masalah benar atau tidaknya kan ada Bawaslu dan saksi-saksi partai. Buat apa ke TPS, kan sudah ada pihak keamanan juga," bebernya.
Untuk itu, Agung menyarankan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan intimidasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Karena kepolisian dan masyarakat tentu tidak ingin adanya kerusuhan dan intimidasi dalam pelaksanaan pilkada putaran dua.
‪
"Jangan ragu-ragu bagi pihak yang ingin mengganggu keamanan, kelancaran dan kedamaian jalannya pilkada di DKI untuk ditindak tegas. Karena itu akan menimbulkan masalah serius nantinya," demikian Agung.
[wah]
