Komisi I-Pemerintah Sepakat Godok RUU ZEE RI-Filipina

Komisi I DPR menekankan pentingnya RUU perbatasan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina untuk mencegah maraknya penangkapan ikan ilegal.

"Setelah ada kesepakatan dengan Filipina, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mengekploitasi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan bagaimana merancang patroli keamanan laut agar tidak terjadi lagi illegal fishing. Pencurian ikan kita cukup mengkhawatirkan," ujar anggota Komisi I DPR, Moh Arwani Thomafi  dalam rapat kerja bersama Dirjen Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum HAM di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (18/4).  

Menurut legislator Partai Persatuan Pembangunan itu, penentuan posisi garis batas ZEE harus dipastikan berdasarkan hasil kajian agar tidak menimbulkan persoalan lagi.

Hal senada diutarakan Direktur Keamanan Perbatasan TNI AL, Kolonel TNI Yanual.

'Ini juga akan dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya batasan kesepakatan kita bisa optimalkan kerja sama ekonomi,' papar Yanual.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan pembahasan lanjut ZEE RI-Filipina dijadwalkan Selasa pekan depan dengan mengundang Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan,  Menteri Perikanan dan Kelautan, juga Menteri Hukum dan HAM.[wid]