Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang penÂcoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
"Saya sudah perintahkan Kapolda-Kapolda, baik Kapolda Lampung di Sumatera untuk melarang dan membuat makluÂmat menindaklanjuti maklumat Kapolda Metro Jaya. Kapolda lain harus mengeluarkan makluÂmat melarang," katanya Tito usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.
Saat ini, lanjut Tito, kepoliÂsian sudah menerima informasi terkait rencana pengerahan masÂsa untuk mengamankan TPS saat putaran kedua Pilkada DKI.
"Kalau berangkat ke Jakarta dalam rangka pilkada atau poliÂtik bukan ibadah, saya perintahÂkan Kapolda gunakan diskresi dan amankan. Periksa mereka mau ke mana," tegas bekas Kapolda Metro itu.
Menurut Tito, hal tersebut justru akan memberikan kesan intimidasi kepada para pemiÂlih, baik secara psikis maupun psikologis. Dalam sebuah negara demokrasi, kata Tito, pemilih harus bebas dari rasa takut.
"Ada rencana beberapa gerakan massa dari luar, dengan alasan macam-macamlah. Dari kampaÂnye dan mengawasi kecurangan. Ya salah satunya tamasya (Al-Maidah). Prinsipnya, kami tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS," jelasnya.
"Karena sistem pengamanan di TPS punya pengamanan sendÂiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, ada saksi, dan pengamat independen serta media," tambahnya.
Tito menegaskan, saat penyeÂlenggaraan pilkada, kehadiran kelompok massa besar pasti akan memberikan kesan intimidasi.
Selain itu, penjagaan TPS oleh kelompok massa akan memenÂgaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan.
Tito menjamin polisi akan melakukan pengamanan secara ketat di seluruh TPS ada. "Polri sendiri akan
all out, Kapolda saÂya sudah perintahkan membuat maklumat untuk melarang massa masuk ke Jakarta," ujarnya.
Secara khusus, Tito melarang aksi massa yang mendatangi TPS. Sebab, dikhawatirkan massa akan menghadirkan inÂtimidasi terhadap pemilih.
"Kalau jalan-jalan boleh. Tapi untuk datang ke TPS apalagi daÂlam jumlah besar, bisa membawa intimidasi psikologis, itu sudah kegiatan politik. Itu akan kami tindak tegas dengan diskresi yang ada," pungkasnya. ***
