Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya dinilai tak mampu meyakinkan Uni Eropa bahwa industri sawit di Indonesia sudah sangat maju. Ketidakmampuan Siti itulah yang menyebabkan Uni Eropa melarang produk-produk crude palm oil (CPO) yang berasal dari Indonesia.
"Keputusan Anggota Parlemen Uni Eropa yang memutuskan pelarangan masuknya produk Industri sawit Indonesia ke negara negara eropa baru baru ini sebuah bukti keteledoran, serta tidak bekerjanya secara efektif Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan sosialisasi tentang kemajuan industri sawit dalam menjaga lingkungan hidup," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia ( APPKSI) AM. Muhammadiyah dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (17/4).
Bukan hanya itu, dia menilai Menteri Siti juga tak mampu menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan​ sawit dalam negeri sudah tidak lagi mempekerjakan anak-anak, tidak ada lagi pelanggaran HAM, dan berkurangnya korupsi di sektor Industri sawit.
Larangan ekspor produk sawit ke Uni Eropa menurut dia juga tak lepas dari kampanye hitam terhadap Industri sawit Indonesia yang sengaja dibiarkan oleh kementerian KLH.
"Ini semua tidak di lakukan oleh Kementerian KLH, sehingga jika ada musibah kebakaran hutan selalu yang disalahkan Petani dan pelaku sektor usaha sawit padahal Karena keteledoran Kementerian KLH," jelasnya.
Padahal, kata Muhammadyah, ada dana yang dikucurkan setiap tahunnya. Dana tersebut harusnya digunakan untuk kegiatan pendataan hutan dan pengunaan lahan hutan yang sudah dilepas status menjadi Perkebunan sawit. Muhammadiyah pun mempertanyakan soal dana yang dipungut dari ekspor sawit sebesar 50 dollar Amerika per ton yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit seperti yang diatur dalam UU Perkebunan no 39 Tahun 2014 pasal 93 Ayat 4. Yang mana, penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan digunakan untuk keperluan tersebut.
"APPKSI mendesak BPK dan KPK untuk melakukan audit investigasi BPDP terkait pengunaan Dana yang dihimpun dari hasil pungutan ekport CPO Karena diduga banyak diselewengkan," imbuhnya.
Ketidakmampuan Menteri Siti dalam meyakinkan Uni Eropa dan adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana itu kemudian mendorong Muhammadiyah untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Siti dari jabatannya.
"APPKSI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat menteri Kehutanan dan lingkungan Hidup akibat larangan ekport CPO Indonesia ke negara negara Uni Eropa, jelas akibatnya sangat merugikan petani dan negara dalam hal penerimaan negara, apalagi tahun depan diprediksi penerimaan negara akan berkurang banyak," desaknya.
[ian]
