Polri: Hasil Survei Bukan Kepastian

Menjelang pemungutan suara putaran dua Pilkada DKI Jakarta pada 19 April, beragam lembaga survei merilis hasil penelitian terkait tingkat keterpilihan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) maupun petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Menanggapi fenomena tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa setiap lembaga survei punyai metodolog masing-masing dalam melakukan penelitian. Sebab, tidak jarang hasil sebuah survei menunjukkan perbedaan mencolok dan bisa mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Tapi kan hasil survei menggunakan sampling, ada respons yang dilakukan sampel. Kami ingatkan ke masyarakat, hasil survei bukan kepastian," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4).

Menurut Boy, tidak heran jikak pihaknya meragukan hasil survei yang ada. Pasalnya, masyarakat harus diberikan hasil yang nyata dari kontestasi Pilkada DKI.

"Kami hanya perlu menyampaikan agar tidak diyakini, itu kepastian. Hasil survei bukan kepastian. Hasil real dari 13 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara)," jelasnya.

Boy mengakui jika hasil survei bisa menjadi bahan rujukan. Meski kembali pada yang dapat dijadikan kepastian adalah hasil resmi.
"Sekali lagi ke pengelola survei saya mohon maaf, hasil survei bukan kepastian. Kita tunggu hasil penghitungan resmi. Sebelum hasil resmi dari lembaga yang diakui undang-undang, itu belum resmi," tegasnya. [wah]