Berita

BW/Net

Politik

BW: Bagi-bagi Sembako Bertentangan Dengan Pendewasaan Demokrasi

MINGGU, 16 APRIL 2017 | 16:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jelang hari pemungutan suara putaran dua Pilgub DKI 2017, beragam kasus politik uang seperti pembagian sembako banyak ditemukan di masyarakat.

Menanggapi hal itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut bahwa money politic dalam bentuk bagi-bagi sembako itu tidak ada bedanya dengan tindak korupsi.

"Kalau kita mau antikorupsi, maka kita lawan politik uang, dan menerima sembako sama dengan korupsi," katanya, usai melakukan pertemuan di kediaman calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (16/4).


Bambang berujar, Indonesia saat ini sedang memperkokoh pondasi demokrasi. Sehingga, demokrasi harus dibangun atas azas kejujuran dan tanpa intimidasi. Termasuk tidak menyuap masyarakat dengan sembako.

"Kita sedang membangun demokrasi, kalau hal seperti money politic terjadi masif di Jakarta. Maka ini berlawanan dengan proses pendewasaan demokrasi," terangnya.

Menurut BW, begitu ia disapa, Pilgub DKI Jakarta harus berjalan dengan baik dan berkualitas. Sehingga money politic harus disikapi dan tidak boleh dibiarkan.

"Ditakutkan jika money politic dibiarkan, maka itu sama saja kita sedang menulis sejarah suram pilkada di Indonesia," pungkasnya seperti diberitakan RMOLJakarta. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya