Tudingan diskriminasi yang dilayangkan pengacara Rubby Peggy Prima yang tergabung Aksi Cinta Tanah Air (ACTA) kepada Polres Jakarta Barat harus diluruskan.
ACTA menyebut perlakuan polisi kepada Rubby Peggy Prima yang merupakan tersangka dugaan penganiayaan terhadap pendukung Ahok, Iwan Bopeng telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
Pasalnya di dalam tahanan, rambut Rubby dibotaki dan hanya boleh memakai celana pendek. Sehingga ia tidak bisa mendirikan ibadah salat.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibun mencoba meluruskan. Menurutnya, memang ada aturan menggenai penggunaan celana dan kain sarung bagi para tahanan.
"Dalam aturan perkap (peraturan kapolri) memang diatur dalam tahanan tidak diijinkan ada sarung dan celana panjang. Karena selama ini sering terjadi banyak masalah termasuk sarung digunakan untuk gantung diri dan menyimpan senjata api. Setiap barang yang masuk harus dijaga ketat," ujar Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/3).
Namun begitu, mantan Komisioner Kompolnas itu menilai bahwa jika terbukti ada larangan beribadah, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Untuk itu, ia meminta laporan larangan salat dari ACTA diklarifikasi kepada polisi.
"Selama ini di seluruh tahanan tidak ada masalah. Bahkan salat jumat juga dilakukan di tahanan Polres Jakbar," papar Edi.
Sementara itu, Wakil Kapolres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Adex Yudiswan telah membantah rudingan ACTA tersebut.
"Itu tidak benar (tudingan ACTA). Petugas menyediakan sarung untuk tahanan yang beragama Islam yang akan menjalankan ibadah salat. Begitu juga terhadap tahanan lain. Yang akan beribadah difasilitasi petugas," ujarnya di Polres Metro Jakarta Barat, Sabtu(18/3).
[ian]
