Mekanisme Dewan Pers (DP) melayangkan surat teguran terhadap salah satu pemberitaan Okezone.com dipertanyakan.
Pemberitaan dimaksud berjudul "Ketika Terdakwa Penista Agama Salami Raja Salman Di Bandara".
Tokoh pers nasional, Wina Armada Sukardi mencermati ada beberapa hal menarik dari surat teguran DP ke Okezone.com tersebut.
"Pertama, menurut pihak
Okezone, mereka mengaku dengan tegas, tidak pernah dipanggil dan diperiksa sama sekali oleh Dewan Pers untuk memberikan klarifikasi atau keterangan terkait kasus ini," papar Wina.
Artinya, dalam hal ini, menurut Wina, DP telah melanggar prinsip yang mendasar dari Dewan Pers sendiri: mendengar lebih dahulu dari para pihak yang terlibat, sebelum mengambil keputusan.
Dalam mekanisme DP diatur, Wina menjelaskan, untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) wajib memanggil pengadu dan teradu. Hal ini selain untuk verifikasi juga untuk keberimbangan.
Tapi, lanjut Wina, DP dengan sengaja dan terang-terangan tidak melakukan hal ini. DP justru menurutnya telah berlaku tidak berimbang dan tidak adil.
"Jelas DP blunder bahkan ngawur. Justru DP sendirilah yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan DP," kritik Wina.
Kedua, menyoal keputusan DP yang menyatakan Okezone.com melanggar pasal 3 dan pasal 8 KEJ, itu juga dinilainya sangat blunder.
Isi pasal 3 KEJ berbunyi "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersala."
"Asas menghakimi dan asas praduga bersalah mana yang dilanggar
Okezone? Sama sekali tak ada," kata Wina, menekankan.
Karena
Okezone.com sama sekali tidak menyebut Ahok pasti bersalah atau tidak bersalah. Okezone juga tidak mengklasifikasikan Ahok adalah pasti penjahat atau pelanggar hukum.
"Semuanya yang disajikan fakta belaka. Bahwa Ahok sedang jadi terdakwa dan dapat bersalaman dengan Raja Salman, itu fakta," Wina, menambahkan.
Ikhwal unsur berimbang, terang Wina, jika sudah menjadi fakta umum yang akurat, seperti status resmi tersangka, terdakwa, jenis kelamin orang, dan lain-lain sudah menjadi informasi publik yang akurat maka tak perlu lagi minta konfirmasi.
"Misalnya karena Ahok tersangka atau terdakwa, nggak perlu lagi ditanya. Apalagi di berita
Okezone itu sendiri penyajiannya sudah netral," terangnya.
Jika dari pihak Ahok atau manapun juga merasa disudutkan oleh berita seperti demikian, menurut Wina, itu konsukuensi logis dari status seorang dalam pemberitaan.
"Maaf, Dewan Pers dalam hal ini ngawur," tegas Wina dalam rilis tertulisnya, Minggu (19/3).
Kemudian dari isi berita maupun foto yang ditayangkan
Okezone.com juga dinilai Wina, tak ada satupun yang memuat unsur SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 KEJ.
"
Okezone sama sekali tidak merendahkan dan diskriminatif terhadap orang Cina ata keturunan Cina," katanya.
Dalam surat Dewan Pers, ia tidak melihat adanya penjelasan jenis kesalahan dari cara
Okezone memberitakan salaman Ahok dan Raja Salman.
"Apa karena
framing, angle berita, atau apa? Biar masyarakat pers juga dapat belajar atau berdiskusi," tanya Wina.
"Koran
Rakyat Merdeka tiap hari membuat berita berdasarkan
framing tertentu. Majalah
Tempo tiap terbit membuat berita berdasarkan angle tertentu. Dan itu bukan pelanggaran sama sekali. Disini lagi-lagi Dewan Pers ngawur," imbuh Wina.
Wina melanjutkan, dalam mekanisme DP sebetulnya tidak ada istilah 'teguran' atau 'peringatan'. Yang ada ialah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi atau PPR.
Kalau sudah ada sekian banyak 'teguran' atau 'peringatan' ia khawatir media pers yang terkena nantinya sebagai hukuman bisa disensor, dibredel atau dilarang siaran.
"Tepat sama dengan zaman Departemen Penerangan di Orde Baru. Ini terang benderang bertentangan diametral dengan UU Pers," tegas Wina yang juga terlibat aktif menyusun KEJ.
Untuk itulah ia mengusulkan agar
Okezone.com melakukan bantahan kepada DP sekaligus menolak "teguran" atau "peringatan" tersebut.
[wid]
