Lingkar Madani Indonesia (Lima) menilai bahwa sistem proporsional terbuka maupun tertutup memiliki problematika yang sama.
Direktur Lima Ray Rangkuti menjelaskan, problem dari sistem proporsional tertutup yakni peluang politik uang sangat terbuka lebar, lantaran partai memilih sendiri kadernya yang masuk ke legislatif.
"Istilahnya, ada setoran ke pusat agar mendapatkan nomor cantik ini," ujarnya dalam diskusi bertema 'Sistem Buka Tutup Pemilu' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/3).
Selain itu, sistem proporsional tertutup juga menciderai agenda Reformasi yang memperjuangkan pemilu untuk dilakukan secara terbuka, jujur dan adil. Terlebih masyarakat lebih suka memilih calon anggota legislatif sendiri.
"Pemilih kita konstisten, tetap ingin memilih calonnya sendiri. Sebetulnya inilah yang menjawab tuntutan kebutuhan politik kita secara real," jelas Ray.
Di sisi lain, sistem proporsional terbuka bisa membuat loyalitas kader terhadap partai menurun. Dikarenakan partai cenderung mendorong caleg yang telah dikenal publik. Meski dari sisi kualitas, sang caleg belum terlalu paham dunia politik.
"Istilah mereka itu kita bekerja 20 tahun di partai yang menang, justru orang yang direkrut dua tiga hari lalu karena populer. Akhirnya tidak ada seleksi yang ketat bagi mereka yang terjun ke politik," kata Ray.
Problem selanjutnya adalah disparitas pemilih dengan wakilnya menjadi sangat jauh. Namun, dalam sistem proporsional terbuka, jarak pemilih dan calonnya bukan semakin dekat dan malah sebaliknya.
"Faktanya seperti itu. Memang tidak ada hubungan yang kelihatan dekat antara pemilih dengan mereka yang terpilih pada sistem tertutup, jarak itu sangat jauh. Sekarang kita buka (proporsional terbuka) dan apa yang terjadi, jarak tetap jauh," jelas Ray.
Masalah lainnya yaitu produk anggota legislatif dari kedua sistem tersebut akan tetap sama. Yakni lebih loyal kepada parpol dan kekuasaan dibanding kepada konstituen.
Ray mencontohkan, kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk anggota legislatif tetap sama. Sekalipun sistem pemilu dibuat secara terbuka maupun tertutup.
"Mau terbuka atau tertutup, anggota DPR-nya kelakuannya seperti proporsional tertutup. Loyalitasnya kepada partai bukan kepada pemilih. Terbuka begini saja anggota DPR-nya tidak bisa dikontrol, apalagi tertutup," pungkasnya.
[wah]
