Berita

Gatot Nurmantyo/Puspen TNI

Pertahanan

Panglima TNI: Jangan Segan Laporkan Prajurit Tak Netral Di Pilkada

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 15:13 WIB | LAPORAN:

TNI Netral dan Siap Amankan Pilkada Serentak
 
RMOL. TNI bersikap netral dan siap memberikan bantuan kepada Polri dalam pelaksanaan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017.

Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai memberikan pengarahan kepada 1.156 peserta Apel Komandan Satuan (AKS) TNI tahun 2017 di Markas Divisi Infanteri-1/Kostrad Cilodong, Jawa Barat, tadi malam.


Panglima TNI mengatakan bahwa, sesuai arahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Pilkada harus berjalan aman baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Peran TNI membantu mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak, kebijakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden RI," katanya.
 
Salah satu bentuk partisipasi TNI alam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2017, jelas Gatot dengan menerjunkan pasukannya yang tersebar di 101 daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten dan Kota.
 
Terkait adanya informasi mengenai ancaman terhadap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, Gatot menegaskan bahwa TNI telah mengantisipasi segala kemungkinan terburuk.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, jangan berprasangka yang tidak baik, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tenang, karena pesta demokrasi harus bergembira," imbaunya.
 
"Saya juga meminta bantuan media untuk memonitor, apabila ada prajurit TNI yang terindikasi berpihak pada peserta Pilkada. Tolong sampaikan namanya siapa, pangkatnya apa, satuannya dimana, dan apa yang dilakukan, segera saya tindak dan proses hukum," tutup Jenderal TNI Gatot.
 
Turut mendampingi panglima TNI yaitu KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi dan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.[wid] 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya