Berita

Wiranto/Net

Pertahanan

Menko Polhukam: Usulan Ronny Sompie Harus Mendapat Persetujuan Presiden

RABU, 18 JANUARI 2017 | 13:29 WIB | LAPORAN:

. Seluruh prajurit TNI dari berbagai tingkat kepangkatan yang sudah mencapai umur pensiun akan lebih baik jika diperbantukan sebagai pegawai keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).

"Pola itu kan bagus, mereka ini kan pensiunan rata-rata masih punya disiplin, etos kerja dan semangat. Itu bagus. Bintara juga punya keahlian dan kemampuan," ujar Wiranto


Menurut mantan panglima ABRI era Orde Baru itu, sejak dulu prajurit TNI telah diperbantukan dalam berbagai program nasional di luar sektor pertahanan, salah satunya mendukung dan mengoptimalkan program transmigrasi pemerintah.

Namun demikin wacana yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny Sompie itu kata Wiranto tetap harus menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Harus ada persetujuan Presiden dulu. Apabila sudah disetujui, mekanisme perbantuan TNI akan dituangkan dalam sebuah peraturan yang komprehensif, terpadu dan tidak sektoral," kata Wiranto.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi mengusulkan agar prajurit TNI yang akan pensiun diperbantukan sebagai pegawai keimigrasian di PLBN. Hal tersebut dinilai bisa menjadi solusi atas keterbatasan jumlah pegawai imigrasi yang ada di wilayah perbatasan.

Saat ini pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi belum mencapai 8.000 orang yang artinya tidak cukup untuk ditempatkan di seluruh daerah. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya