Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mewajarkan jika ada kelompok yang pro dan kontra terhadap menteri yang baru saja diangkat oleh presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet jilid II. Termasuk, pengangkatan Wiranto sebagai Menko Polhukam.
"Pro dan kontra itu wajar, seluruh dunia juga ada, tapi kalau terus dibahas gak jalan-jalan dong kita," kata Hendropriyono kepada wartawan usai peluncuran buku "Sengketa di Lanud Halim PK", Halim, Jakarta, Jumat (28/7).
Dia menjelaskan, pemerintah tetap harus berjalan. Pengangkatan Wiranto, kata dia, sudah pasti dipertimbangkan dengan matang oleh presiden.
Sementara urusan adanya dugaan HAM, kata Hendropriyono,ada standar sendiri. Artinya, pemerntah tak perlu pusing dengan penilaian HAM yang dilakukan negara lain.
"HAM kita independen. Yang bisa nilai adaya pelanggaran HAM ya kita sendiri. Jangan lah terus saling menyalahkan. Pmahaman orang luar tehadap kita beda jangan ikutin apa kata orang luar," jelasnya.
Hendropriyono pun meminta agar para pegiat HAM dan publik dalam negeri harus menilai Wiranto secara objektif. Sebab, penilaian dia, Wiranto hanyalah menjaga apa yang telah dilanggar di dalam negeri yang muaranya perlindungan terhadap negara.
"Menilai pelanggaran HAM harus objektif. Kalau sasarannya NKRI, ya siapapun harus dilindungi. Kita dirazia orang luar, ya kita harus melindungi yang di dalam dong," demikian Hendropriyono.
[sam]
