Busyro: Jangan Tarik TNI Ke Ranah Penegakan Hukum!

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menolak wacana penambahan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme. Penolakan tersebut lantaran Muhammadiyah menganggap TNI bukan aparat penegak hukum.

"Jangan tarik-tarikan TNI ke ranah penegakan hukum. Karena TNI bukan aparat penegak hukum," kata Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (25/7)

Dia menjelaskan, dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, secara tegas telah disebutkan jika Indonesia merupakan negara hukum. Atas dasar itu, di dalam upaya penanggulangan teroris, negara juga harus mengedepankan norma-norma hukum yang berlaku.

"Kami khawatir jika kewenangan TNI ditambah, maka akan memuncul persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, masyarakatlah yang nantinya justru akan dirugikan. Seharusnya dibaca secara utuh pasal NKRI harga mati itu seperti apa. Dengan ayat (2) dan ayat (3). Jangan keliru memahami NKRI harga mati," demikian Busyro. [sam]