Jaminan pemerintah terkait pengampunan yang dijanjikan kepada anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang buron, masih belum jelas.
Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri menilai, hal itu tidak menjamin konflik Poso bisa berakhir.
"Apa jaminan pengampunan akan menyelesaikan kekerasan dan konflik di Poso?" tanya Puri, Jumat (22/7).
Menurut dia, pemerintah harus transparan sebelum memberi pengampunan terhadap anggota MIT. Sebab, pemberian pengampunan tersebut merupakan perkara mudah.
Namun, kata Puri, untuk menyelesaikan akar masalah di Poso dengan prinsip keadilan, perlu disiapkan agenda sistematis dalam membangun kohesi sosial.
"Salah satunya lewat deradikalisasi. Karena pemulihan korban konflik sangat penting. Pemerintah harus mengelola trust building dalam isu ini," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada belasan anak buah Santoso yang masih buron.
"Kalau dia turun (menyerahkan diri) semua, kami pertimbangkan untuk memberikan pengampunan. Karena mereka juga warga negara Indonesia," timpal Luhut seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7) lalu.
Untuk diketahui, Santoso ditembak mati Pasukan Alfa 29 dari Raider 515 Kostrad yang tergabung dalam Satgas Operasi Tinombala di bawah kendali operasi (BKO) polisi, Senin (18/7) sore.
Selain Santoso, satu anak buahnya, Mukhtar juga tewas dalam aksi tembak menembak dengan satgas di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
[sam]
