Berita

tjahjo kumolo/net

Pertahanan

Mendagri: Sumber Pasokan Senjata Kelompok Santoso Harus Ditelusuri

SELASA, 19 JULI 2016 | 23:26 WIB | LAPORAN:

Pemerintah memberi tugas kepada TNI dan Polri untuk menuntaskan pemberantasan kelompok teroris di Poso setelah hampir dipastikan bahwa gembong teroris Santoso tewas tertembak aparat dalam pertempuran kemarin.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi, yang memimpin Operasi Tinombala terkait kepastian kematian Santoso.

"Tadi saya sudah diskusi dengan Kapolda Sulteng, menurut Kapolda 90 persen identifikasi awal dan kesaksian, itu benar Santoso," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7).


Pemerintah berharap, kalau memang benar Santoso dan elite-elite kelompoknya sudah dilumpuhkan, tim yang dibentuk oleh kepolisian juga TNI segera menuntaskan sisa-sisa pengikut Santoso sehingga stabilitas di Palu dan Sulteng cepat pulih

"Sehingga daerah ini bisa cepat proses pembangunan. Walaupun masih ada 2-3 kelompok lagi. Ini prestasi kepolisian dan TNI," ujarnya.

Ia juga meminta aparat keamanan mencari tahu bagaimana proses masuknya senjata yang digunakan kelompok Santoso selama ini. Harus ditelusuri dari mana asal senjata, apakah dari perbatasan misalnya Filipina, atau impor dari negara lain.

"Atau memang ada pasokan, darimana? Ini harus lebih komprehensif, ditelaah," tegasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, menjelaskan proses identifikasi dengan lima tahapan untuk mengenali pimpinan Mujahidin Indonesia Timur itu sudah selesai.

Lima tahapan identifikasi fisik itu menyimpulkan bahwa salah satu jenazah dari baku tembak dengan aparat di pedalaman Poso kemarin adalah Santoso.

Meski sudah yakin Santoso, kepolisian masih menunggu hasil dari satu tahapan identifikasi lagi yaitu tes DNA. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya