Berita

Reklamasi Mestinya Berjarak 3 Km Dari Bibir Pantai

JUMAT, 29 APRIL 2016 | 06:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah sudah memutuskan menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta. Padahal sebaiknya, pemerintah menghentikan total pembuatan 17 pulau di Pantai Utara Jakarta tersebut.

"Saya tidak setuju reklamasi diteruskan. Karena merusak lingkungan dan habitat ikan yang sudah dibuat oleh nelayan," ujar anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono pagi ini, Jumat (29/4).

Menurut politikus Partai Gerindra ini, merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk memelihara kawasan pantainya dari kerusakan lingkungan.


Dia menegaskan kalaupun ingin mereklamasi, sambung Bambang, mestinya berjarak 3 kilometer dari bibir pantai.

"Reklamasi yang ada sekarang jaraknya 200 hingga 500 meter saja dari bibir pantai. Itu keterlaluan, karena menghancurkan ekosistem yang sudah dibentuk nelayan, termasuk mangrove. Dari sisi amdal juga jelas sangat merusak," tegas Bambang. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya