Berita

ahok/net

Ahok Punya Kedekatan Khusus Dengan Agung Podomoro

MINGGU, 03 APRIL 2016 | 06:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Publik menunggu keberanian KPK mengungkap secara tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi.

Pasalnya, selain merupakan rekan dengan Pemprov DKI, Agung Podomoro juga mempunyai kedekatan secara khusus dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saking dekatnya, Ahok sendiri bahkan pernah menyatakan tidak mempermasalahkan jika dirinya disebut Gubernur Agung Podomoro. Bahkan tidak hanya itu, Ahok juga menunjuk mantan mantan CEO Senayan City dan Vice President Agung Podomoro Group, Handaka Sentosa, menjadi Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, Minggu (3/4).


Jajat menilai, jika benar dugaan kasus suap tersebut terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara, yang notaben berkaitan dengan urusan Pemprov DKI serta dilihat dari kedekatannya dengan Ahok, apa mungkin yang terlibat dalam kasus ini hanya sebatas itu.

"Terlepas dari ada atau tidaknya muatan politis dalam hal ini, publik sangat mengharapkan KPK bekerja dengan sungguh-sungguh," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Jajat, sangat diperlukan keberanian KPK supaya suap tersebut tidak hanya sampai di Ariesman Widjaja dan M. Sanusi, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat.

Diketahui, KPK berencana segera memanggil Gubernur Ahok untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap Ariesman Widjaja kepada M. Sanusi dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya