Berita

zulkifli hasan/net

Ketua MPR Akui Otonomi Daerah Belum Berjalan Sempurna

SELASA, 29 MARET 2016 | 14:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengapresiasi seminar "Menyongsong Dua Dekade Desentralisasi dalam Penyelenggaraan NKRI dan Kesejahteraan Sosial" Universitas Trilogi, Jakarta, Selasa (29/3). Otonomi daerah sudah berjalan selama 15 tahun, otonomi daerah diterapkan sejak 2001.

Zulkifli mengatakan selain membawa manfaat, otonomi daerah juga belum berjalan sempurna pada jalurnya.

"Otonomi daerah salah satunya menghasilkan kesenjangan yang tinggi. Mengapa hal ini terjadi, tidak lain karena tidak adanya haluan bagi pelaksananya (kepala daerah)," kata dia dalam ceramah kebangsaan di hadapan peserta seminar.


Kepala daerah tersebut, kata Zulkifli, tidak tahu apa tujuannya jadi kepala daerah, sehingga bukannya membuat program-program yang pro-rakyat tapi justru membuat program elitis.

"Kalau kita ke daerah kita lihat rumah dinas kepala daerah mewah, mobil dinasnya juga bagus dan lebih dari satu, sementara banyak rakyatnya tetap hidup miskin," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, banyak hal yang harus disempurnakan. Ia mengajak agar segenap lapisan masyarakat ikut membangun wawasan kebangsaan.

Sementara itu Rektor Universitas Trilogi, Prof. Asep Saefuddin menuturkan bahwa sudah saatnya kita kembali dengan konsep Pancasila.

"Para pemimpin baik yang di pusat maupun di daerah, jika mereka memahami arti dari Pancasila maka tidak akan terjadi seperti apa yang disampaikan ketua MPR tadi. Pasti semua akan berjalan di jalurnya," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut gurubesar bidang statistika ini, Universitas Trilogi merasa terpanggil untuk mengingatkan kembali perjalanan otonomi daerah yang sudah berjalan. Tujuannya tidak lain agar tidak terlalu sesat perjalanannya.

"Akhirnya tentu benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan para pejabat," tukas Prof. Asep. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya