Berita

FOTO: Dewan Nasional KEK

Banyak Investor Tertarik Berinvestasi Di KEK Palu

SELASA, 29 MARET 2016 | 12:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu berjalan tepat waktu. Berbagai regulasi dan administrasi pendukung KEK Palu tengah dituntaskan secara optimal. Meski demikian, Pemerintah Kota Palu berharap penuh pada dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat perwujudan KEK Palu.

Demikian disampaikan Walikota Palu Hidayat saat bertemu dengan Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, di ruang kerja Walikota Palu, di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/3).

Hidayat mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung KEK Palu. Seperti pembangunan infrastruktur jalan di dalam kawasan, ketersediaan pasokan energi listrik dan air bersih. Selain itu, kata dia, pembentukan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) juga telah selesai dilakukan.


"Kami tinggal menetapkan saja personil BUPP itu. Sementara, administrator telah selesai kami bentuk dan tetapkan. Jadi, kami siap untuk mengoperasikan KEK Palu sesuai target waktunya," terang dia dalam rilis Dewan Nasional KEK.

Senada dengan itu, Enoh mengatakan, hingga saat ini cukup banyak investor yang tertarik berinvestasi di KEK Palu. Karena itu, upaya percepatan penyediaan lahan dan seluruh aspek pendukungnya mutlak diperlukan segera.

Apalagi, kata Enoh, Kementerian Perindustrian siap mengucurkan bantuannya senilai Rp 75 miliar untuk membangun infrastruktur kawasan KEK Palu. Dengan demikian, Pemerintah Kota Palu harus segera menangkap peluang tersebut untuk mewujudkan KEK Palu secara optimal bagi peningkatan perekonomian Palu dan Sulawesi Tengah.

"Secara prinsip, Dewan Nasional KEK akan memberikan dukungan optimal bagi setiap KEK terkait administrasi, pendampingan, aturan hukum dan perundangan yang berlaku. Tujuannya, agar setiap KEK yang telah ditetapkan dapat memberi kontribusi optimal bagi perekonomian daerah setempat dan nasional secara umum," tandas Enoh.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas KP3EI Edib Muslim mendorong Pemko Palu untuk menargetkan kemanfaatan dari KEK Palu sebesar US$ 4,5 miliar atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Palu pada tahun 2025. Pasalnya, kata dia, perwujudan KEK Palu memiliki lini bisnis utama yang besarannya mencapai miliaran dolar Amerika.

Angka itu, menurut Edib, diperoleh dari asumsi penetapan angka PDB per kapita tahun 2025 yang mencapai US$ 15.000. Sehingga jika dikumulatifkan kepada seluruh penduduk Palu yang hingga saat ini sekitar 300.000 orang, maka akan diperoleh PDRB Palu tahun 2025 senilai US$ 4,5 miliar.

"Kita harus berani menargetkan PDRB Palu dari KEK Palu harus mencapai minimal US$ 4,5 miliar pada tahun 2025. Itu merupakan angka minimal karena jumlah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, percepatan pembangunan KEK Palu harus segera dilakukan dan selesai sesuai target," papar Edib. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya