Berita

Luhut Binsar Pandjaitan/net

Menko Polhukam: Pos Perbatasan Bisa Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Papua

SELASA, 29 MARET 2016 | 11:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Padjaitan meninjau perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea di wilayah Skouw, Provinsi Papua, Selasa (29/2).

Menko Polhukam meninjau pos perbatasan dan menerima laporan situasi terkini dari komandan pos perbatasan Letkol Inf. Nandang.

Dari pos perbatasan Menko Polhukam berjalan kaki untuk meresmikan dimulainya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu.


"Ekonomi Papua ini tumbuh di atas rata-rata nasional yaitu sembilan persen. Yang harus diperhatikan saat ini adalah pemerataan dampak pertumbuhan ekonomi tersebut," kata Menko Polhukam.

Ia berharap pembangunan PLBN ini akan meningkatkan jumlah pelintas batas antara Indonesia dan PNG. Pada tahun ini pelintas batas dari PNG ke Indonesia berjumlah 65 ribu orang, sedangkan dari Indonesia ke PNG  berjumlah  sekitar 4 ribu orang.

"Saya berharap Pos Terpadu ini juga bisa menggairahkan perekonomian di wilayah perbatasan," kata Menko Polhukam sebelum meresmikan pembangunan PLBN.

Menko Polhukam juga menekankan bahwa kualitas pendidikan anak-anak Papua harus ditingkatkan. Dia juga menegaskan bahwa narkoba dan minuman keras saat ini menjadi masalah yang serius.

"Pendidikan dan kesehatan adalah kunci pembangunan generasi muda di Papua. Ketahanan ekonomi juga harus menjadi perhatian. Mama-mama Papua (pedagang kecil) ini harus diperkuat dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," kata Menko Polhukam.

Pertumbuhan ekonomi di Papua yang baik ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal. Pada sambutannya Menko Polhukam juga mengimbau kepada mereka yang masih mengacau keamanan untuksegera turun dan berdialog.

"Disini peran pemuka agama amat penting untuk membantu proses dialog dengan mereka," kata Menko Polhukam.

Terakhir, seperti dalam siaran pers Kemenko Polhukam, ia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama membangun Papua dan menghilangkan prasangka buruk. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya