Berita

Hatta Taliwang/net

Politik

Jangan Sampai TNI Mengawal Pepesan Kosong

SELASA, 29 MARET 2016 | 10:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pertahanan nonmiliter tidak kalah penting dengan dengan pertahanan militer. Pertahanan nonmiliter penting karena perang sekarang adalah asymmetric, ada lagi proxy war.

Demikian disampaikan Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), M. Hatta Taliwang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/3).

Hatta mengungkapkan, bagaimana caranya bangsa dan rakyat Indonesia bertahan dari serangan lewat UU dan kebijakan neoliberal yang outputnya tanah rakyat dan negara beralih besar-besaran ke pemilik modal. Dimana sekelompok pemodal bisa mengakumulasi sampai jutaan hektar, sehingga ketimpangan dan keadilan sosial makin menjauh.


"Celakanya yang mendapat manfaat luar biasa dari UU dan kebijakan itu adalah minoritas keturunan asing. Padahal tujuan kemerdekaan itu oleh pendiri bangsa dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan kaum bumi putra. Mengapa banyak elit menutup mata atas realitas ini," ujar Hatta.

Menurutnya, dengan jebakan utang para kapitalis global yang rentenir dunia, bangsa dan rakyat Indonesia diperas sumber daya alam dan sumber daya ekonominya. Sehingga bangsa dan rakyat Indonesia mayoritas tidak mendapat manfaat apa-apa dari kekayaan SDA-nya. Bahkan SDE-nya seperti sektor perbankan dan pasar dalam negeri bukan dinikmati oleh mayoritas rakyat, tapi hanya untuk asing, aseng dan asong.

"Semua itu telah menggerus kekuatan kita sebagai bangsa dan menjatuhkan kita dari cita-cita pendiri bangsa. Rakyat Indonesia mayoritas hanya jadi jongos di negerinya yang katanya gemah ripah loh jinawi," kata Hatta.

"Maka, jangan sampai militer kiita menjaga dan mengawal NKRI yang sudah jadi pepesan kosong," tukas Hatta menambahkan. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya