Berita

Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz/net

DPR Minta Pemprov DIY Proaktif Daftarkan Merek Dan Paten

SELASA, 29 MARET 2016 | 09:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. DPR RI meminta kepada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk proaktif dalam pendaftaran merek dan paten dari produk lokal. Hal ini sangat penting karena Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Perlu ada strategi agar produk nasional dapat mempunyai daya saing dengan produk luar negeri.

"Pemerintah daerah DIY harus peka, sejauh mana pemerintah harus mendaftarkan produknya, agar tidak dicaplok oleh negara lain. Karena banyak yang sebenarnya warisan negara kita diakui dan dipatenkan oleh negara lain," kata Anggota Komisi VI DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, saat pertemuan dengan jajaran Pemda DIY, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VI, di Gedhong Pracimosono, Yogyakarta, Senin (28/3).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah sedang melakukan pembahasan revisi terhadap UU tentang Merek dan revisi UU tentang Paten.


Terkait revisi UU tentang Merek, lanjut Neng Eem, dijelaskannya tentang rencana pemerintah untuk meratifikasi Protokol Madrid. Oleh karena itu, hal-hal yang sangat terkait dengan kondisi goegrafis harus segera ditindaklanjuti.

"Yogyakarta dan daerah sekitarnya banyak sekali indikasi geografis ini. Ada salak pondoh dan lain sebagainya. Hal ini tentunya pemerintah daerah harus peka, sekarang harus jemput bola," tegasnya.

Menurut Neng Eem, seperti dilansir dari Parlementaria, hal ini juga harus diikuti dengan standarisasi produk nasional (SNI) agar produk Indonesia bisa mempunyai daya saing dengan produk luar negeri. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya