Berita

yuddy chrisnandi/net

Politik

Banyak Buat Polemik, Yuddy Chrisnandi Layak Dicopot

SELASA, 29 MARET 2016 | 08:26 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pasca reshuffle kebinet jilid pertama pada Agustus 2015 lalu, isu perombakan kabinet jilid kedua kembang kempis. Kalau reshuffle kedua dilakukan dalam waktu dekat, maka salah satu menteri yang paling layak dicopot adalah Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan pengamat politik dari IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/3).

"Kebijakan dan keputusan yang dibuat Yuddy harus jadi cacatan serius Presiden. Banyak kebijakannya memunculkan polemik dan terkesan peraturan yang dibuat tergesa-gesa alias tidak matang sadap," kata Pangi.


Misalnya, sempat adanya larangan rapat bagi PNS di hotel, sempat melarang memakai mobil dinas dibawa pulang mudik, membuat penilaian kinerja Kementerian saat suasana kencangnya isu reshuffle.

"Termasuk moratorium penerimaan CPNS," ujar Pangi.

Menurutnya, soal moratorium CPNS, ini harus hati-hati dilakukan. Pasalnya, sekarang ada sekolah SD yang guru PNS-nya tinggal empat orang, bidan desa yang sangat minim, dan penyuluhan pertanian di kecamatan hanya tinggal dua orang. Dan tahun depan juga bakal banyak lagi yang mau pensiun.

"Artinya, kita sepakat dengan moratorium. Namun untuk sektor-sektor yang berurusan langsung dengan pelayanan masyarakat harus segera direspon segera sehingga nanti judulnya tidak lagi bicara krisis guru dan tenaga kesehatan di desa," tukas Ipang. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya