Berita

foto: net

Pemerintah Perlu Mencoba Model Penjara Terbuka

SENIN, 28 MARET 2016 | 08:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Masalah keterbatasan kapasitas penjara alias lembaga pemasyarakatan (lapas) perlu diatasi dengan beragam cara. Tidak sebatas memperluas komplek penjara, tetapi perlu dibuka alternatif lain wujud penjara itu sendiri.

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Imam Prasodjo mengatakan salah satu alternatif wujud penjara yang perlu dibuka adalah penjara terbuka. Sesuai namanya, penjara jenis ini bukan seperti penjara pada umumnya. Yakni penjara berwujud kamar dengan jeruji besi dan berada di dalam komplek bertembok tinggi.

"Penjara terbuka adalah penjara yang benar-benar terbuka," kata Imam seperti dilansir dari JPNN.Com, Senin (28/3).


Di penjara terbuka ini, narapidana hidup seperti masyarakat biasa. Yakni berkebun, bercocok tanam, atau bekerja seperti masyarakat pada umumnya. Namun meskipun wujudnya terbuka, penjara ini idealnya menempati pulau khusus seperti di Nusa Kambangan.

Imam mengatakan narapidana kriminal biasa seperti pencurian dan kasus sejenisnya, bisa menjalani hukuman di penjara terbuka.

Tentu dengan evaluasi berkala. Bagi Imam narapidana dengan kasus-kasus yang ringan, tidak perlu dipenjara indekos karena bisa membutuhkan kapasitas yang besar.

Menurutnya pelaku kejahatan "ecek-ecek" itu akan senang ketika dihukum dengan disuruh bekerja. Apalagi mendapatkan uang standar upah minimum daerah setempat.

"Pemerintah perlu segera mencoba model penjara terbuka itu," tukasnya. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya