Berita

foto:net

Pemerintah Bisa Bentuk Konsorsium BUMN Untuk Kelola Masela

MINGGU, 27 MARET 2016 | 06:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo telah memutus pengelolaan Blok Masela dilakukan di darat alias onshore. Keputusan ini sudah sesuai dengan sikap Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Namun dengan keputusan itu, ditenggarai kontraktor asing Inpex Corporation Blok Masela akan mengundurkan diri. Wakil Ketua Umum dan Koordinator Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI), Andi Rukman Karumpa meminta agar proyek ini jangan sampai terhenti di tengah jalan. Sebab itu, dia mengusulkan agar konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap-siap melanjutkan proyek ini.

"Sebenarnya, dia kalau mundur tidak masalah. Konsorsium BUMN harus siap mengambil alih proyek ini," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/3).


Namun Andi memperkirakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela, Inpex Corporation, tetap akan mengelola proyek di Laut Arafura, Maluku, tersebut. Pasalnya, perusahaan Jepang itu telah mengalokasikan dana hingga US$ 2 miliar untuk persiapan eksplorasi di ladang gas terbesar di Indonesia itu.

Andi mengatakan, bila perusahaan Jepang tersebut mundur, pihaknya mendorong agar pengelolaan lapangan gas Masela di Maluku dikelola oleh sendiri oleh bangsa ini. Bila Blok Masela dapat diinvestasikan dan dikelolah sendiri, lanjut Andi, akan sangat besar berkontribusi bagi perekonomian negara. Andi mengatakan, bila dikelola oleh asing atau patungan dengan investor asing pendapatan pemerintah sekitar US$ 40 Miliar hingga US$ 51 Miliar dan dapat menumbuhkan perekonomian sekitar US$ 126 miliar.

Namun, bila dikelola sendiri, ucap Andi, cadangan gas tersebut dapat dipakai untuk memperkuat industri dalam negeri yang sering mengalami kelangkaan gas. Tak hanya itu, dana hasil ekspornya (DHE) akan lebih mudah dikendalikan dan diparikir di Tanah Air. "Ini belum termasuk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri ), kita bisa kendalikan lagi," imbuhnya.

Dikatakannya, untuk mengelola dan berinvestasi di Blok Masela, pemerintah dapat membentuk konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Andi mengatakan, pemerintah tidak perluh khawatir soal sumber pembiayaan sebab lembaga keuangan di luar dan dalam negeri sangat berminat dengan proyek besar ini. "Banyak perbankan yang antri mau biayai proyek ini," terang Andi.

Sedangkan kompetensi melakukan eksplorasi, ada banyak konsultan dan tenaga ahli yang berseliweran di pasar tenaga ahli eksplorasi."Banyak tenaga ahlinya, konsultan juga ada. Tinggal kita saja yang kelola dan investasi" ujar dia.  

Sebelumnya, Institute Development of Economic and Finance (Indef) meminta agar pemerintah mengikutsertakan PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Blok Masela, Maluku Utara. Seperti diketahui saat ini operator (existing operator) di blok tersebut yakni Inpex Corporation dan Royal Dutch Shell. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya