Berita

ade komarudin/net

Politik

Setuju Tes Urine Anggota DPR Tapi Tak Pakai Duit Negara

KAMIS, 24 MARET 2016 | 14:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua DPR, Ade Komarudin mengajak kepada semua Fraksi di DPR untuk melakukan tes urine narkoba. Meskipun demikian, Akom sapaan akrabnya, menolak jika tes urine terhadap anggota DPR dilakukan dengan menggunakan APBN.

"Saya sangat senang dan perlu mendorong dengan baik apabila semua Fraksi melakukan tes urine kepada seluruh anggotanya. Tapi jangan pakai duit negara, pakai iuran Fraksi atau yang lainnya," kata Akom di Jakarta, Kamis (24/3).

Ia menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk DPR. Menurutnya, narkoba adalah musuh bersama yang dapat merenggut masa depan generasi bangsa.


Atas sikapnya yang menolak menggunakan uang negara dalam pelaksanaan tes urine terhadap anggota DPR, Akom menyebutkan hal tersebut karena lebih karena faktor kepantasan.

Menurutnya, jangan karena satu atau dua oknum yang diduga memakai narkoba kemudian digeneralisasi bahwa semua anggota DPR atau pejabat negara dicurigai juga, sehingga negara keluar uang karena hal itu. Lebih baik uang negara itu digunakan untuk hal-hal yang lebih penting seperti membiayai pembangunan infrastuktur atau program pendidikan.

"Bayangkan saja, semua pejabat negara dari anggota DPR, bupati, walikota, gubernur, pejabat eselon I dan II dilakukan tes urine, berapa uang negara yang akan keluar?" ujar politikus Golkar ini.

Akom menyakini masih banyak anggota DPR yang baik yang tidak terlibat narkoba. Ia pun mengapresiasi masyarakat yang sangat kritis dan memiliki keinginan kuat untuk memerangi dan memberantas narkoba. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya