Berita

rachmawati soekarnoputri/net

Politik

Rachmawati Ingatkan Penguasa Soal Dampak Transportasi Online

RABU, 23 MARET 2016 | 12:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Tidak semua teknologi bisa serta merta diterapkan atau cocok diterima oleh suatu bangsa, dan tidak berbenturan dengan aturan yang ada.

Demikian disampaikan tokoh politik nasional yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, menanggapi kontroversi transportasi online, Rabu (23/3).

Rachmawati menjelaskan, heboh transportasi online yang dianggap ampuh memberi lapangan kerja sehingga penguasa ragu melarang beroperasi, di negara-negara maju sudah banyak dilarang beroperasi.


Transportasi online dilarang karena justru menimbulkan ketidakadilan sosial, dan lapangan kerja hanya untuk kalangan kelas menengah.

Menurut Mbak Rachma, sapaan akrabnya, dampak ke depannya harus betul-betul diperhitungkan, seperti ketergantungan teknologi online yang pusatnya di luar negeri, bukan ciptaan bangsa sendiri.

"Ingat pernah mengalami kasus Y2K dimana teknologi kembali ke zero, bagaimana jadinya jika hal ini terulang kembali?" ujar Mbak Rachma.

Tambah dia, mau diapakan bisnis cyber capitalism ini, kecuali Indonesia ketiban pengangguran lagi, dan sampah teknologi, dimana anak cucu sudah biasa mainan Ipad, segala informasi bebas masuk merusak mindset mereka.

"Jadi, tegakan hukum dan aturannya. Sedang lapangan kerja adalah tanggung jawab negara yang mandiri, ataukah hanya mau jadi negara penjiplak?" tukas Mbak Rachma yang juga putri Bung Karno.

Kemarin, ribuan sopir angkutan umum yang didominasi sopir taksi melakukan unjuk rasa menuntut Pemerintah untuk menutup transportasi berbasis aplikasi seperti Uber, GrabTaxi, dan GoJek, karena dinilai melanggar UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). [rus]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya