Berita

Kuntoro Mangkusubroto/net

Anomali Kuntoro, Komut PLN Yang Juga Konsultan Asing

SELASA, 22 MARET 2016 | 14:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Adalah sebuah anomali Komisaris Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kuntoro Mangkusubroto ikut cawe-cawe terkait rencana pengelolaan Blok Masela.

"Pejabat negara yang menjadi konsultan asing, seperti Blok Masela, adalah sebuah anomali politik," kata pengamat politik dari IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (22/3).

Diberitakan, selain menunggu pengelolaan Blok Masela apakah dibangun secara offshore atau onshore pada tahun 2018. Saat ini ada masalah lain yang tak kalah penting, yaitu terbongkarnya dokumen konsultasi yang diberikan Tridaya Advisory kepada Inpex Masela terkait dengan pengelolaan Blok Masela.


Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa sejak Januari 2015 Tridaya Advisory aktif berkomunikasi dan memberikan saran kepada Inpex Masela serta ikut dalam berbagai pertemuan yang dilakukan Inpex Masela dengan pihak-pihak lain. Dan ternyata, dalam firma konsultan Tridaya Advisory tersebut ada sosok Kuntoro Mangkusubroto. Harga jasa konsultasi Inpex Masela pada Tridaya pun sangat fantastis, yaitu sebesar 1 juta dolar AS.

Jelas Pangi, anomali Kuntoro Mangkusubroto itu adalah, di satu pihak, bekerja sesuai dengan kehendak asing, karena berdasarkan garis komando, di pihak lain, harus menjaga kepentingan nasional.

Suatu saat, lanjut dia, bukan mustahil akan terjadi benturan kepentingan. Antara mengadaikan idealisme bangsa dan membela kepentingan asing.

"Komisaris Utama PLN sekaligus konsultan perusahaan asing, apakah bisa dipastikan  bisa bebas dari konflik kepentingan," ungkap Pangi.

Terakhir, Pangi menyarankan, orang hebat, mantan pejabat dan pintar di Indonesia harus menahan diri untuk tidak bekerja sebagai konsultan atau komisaris di perusahaan asing. Pasalnya, pensterilan dari pengaruh kekuatan asing akan bisa menjual idealisme dan bisa melongsorkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya