Berita

Kuntoro Mangkusubroto/net

Anomali Kuntoro, Komut PLN Yang Juga Konsultan Asing

SELASA, 22 MARET 2016 | 14:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Adalah sebuah anomali Komisaris Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kuntoro Mangkusubroto ikut cawe-cawe terkait rencana pengelolaan Blok Masela.

"Pejabat negara yang menjadi konsultan asing, seperti Blok Masela, adalah sebuah anomali politik," kata pengamat politik dari IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (22/3).

Diberitakan, selain menunggu pengelolaan Blok Masela apakah dibangun secara offshore atau onshore pada tahun 2018. Saat ini ada masalah lain yang tak kalah penting, yaitu terbongkarnya dokumen konsultasi yang diberikan Tridaya Advisory kepada Inpex Masela terkait dengan pengelolaan Blok Masela.


Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa sejak Januari 2015 Tridaya Advisory aktif berkomunikasi dan memberikan saran kepada Inpex Masela serta ikut dalam berbagai pertemuan yang dilakukan Inpex Masela dengan pihak-pihak lain. Dan ternyata, dalam firma konsultan Tridaya Advisory tersebut ada sosok Kuntoro Mangkusubroto. Harga jasa konsultasi Inpex Masela pada Tridaya pun sangat fantastis, yaitu sebesar 1 juta dolar AS.

Jelas Pangi, anomali Kuntoro Mangkusubroto itu adalah, di satu pihak, bekerja sesuai dengan kehendak asing, karena berdasarkan garis komando, di pihak lain, harus menjaga kepentingan nasional.

Suatu saat, lanjut dia, bukan mustahil akan terjadi benturan kepentingan. Antara mengadaikan idealisme bangsa dan membela kepentingan asing.

"Komisaris Utama PLN sekaligus konsultan perusahaan asing, apakah bisa dipastikan  bisa bebas dari konflik kepentingan," ungkap Pangi.

Terakhir, Pangi menyarankan, orang hebat, mantan pejabat dan pintar di Indonesia harus menahan diri untuk tidak bekerja sebagai konsultan atau komisaris di perusahaan asing. Pasalnya, pensterilan dari pengaruh kekuatan asing akan bisa menjual idealisme dan bisa melongsorkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. [rus]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya