Berita

Arief Poyuono/net

Petinggi Gerindra Dukung Sopir Taksi Kepung Istana

SELASA, 22 MARET 2016 | 11:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan sopir angkutan umum darat, di Jakarta, Selasa (22/3). Aksi yang didominasi oleh sopir taksi di pusatkan di gedung MPR/DPR/DPD dan Istana Negara.

Massa aksi yang berjumlah ribuan orang ini menuntut agar Pemerintah menutup transportasi berbasis aplikasi (seperti Uber Taxi, Grab dan GoJek) karena melanggar UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menurut Arief, persoalannya bukan pada moda transportasi yang cuma mengedepankan tarif yang murah dan mudah diakses melalui jaringan internet. Tapi, yang terpenting dalam moda transportasi adalah pelayanan transportasi yang berbasis safety transportation bagi masyarakat.


Ia menjelaskan, sistim KIR kendaraan umum untuk barang dan manusia sebenarnya adalah sebuah kontrol Pemerintah sebagai regulator untuk mengawasi sarana transportasi yang digunakan oleh operator.

"Nah apakah GoJek, Uber Taxi, Grab dan transportasi berbasis online itu diawasi oleh regulator dengan sistim kelayakan sarana transportasinya. Jika tidak diawasi oleh Pemerintah maka akan berpengaruh dengan keselamatan pengunanya," ungkap Arief, yang juga Ketua Umum Serikan Pekerja BUMN Bersatu.

Jadi, lanjut Arief, Pemerintah jangan seperti orang dungu kalau transportasi berbasis online itu merupakan pelanggaran UU transportasi. Menurutnya, kalau memang transportasi berbasis online mau dilegalkan, silahkan saja. Buat aturan yang jelas dan tidak diskriminasi dengan angkutan umum konvensional.

"Karena itu saya mendukung penuh aksi supir taksi, angkot dan bajaj untuk terus membajiri Istana Negara," ungkapnya.

Arief juga menghimbau kepada semua buruh untuk mendukung aksi besar-besaran para supir taksi dan segera ikut terlibat untuk mengepung Istana hingga Pemerintah mencabut dan menghentikan transportasi berbasis order online. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya