Akbar Tanjung: Munas Rekonsiliasi Tidak Boleh Ditunda

. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung mendorong Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2016 segera dilaksanakan. Ia meminta Munas digelar sebelum bulan Juli 2016. Golkar akan kacau jika pelaksanaan Munas rekonsiliasi melewati batas waktu Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

"Aburizal Bakrie dan Agung Laksono kan sepakat, Munas rekonsiliasi digelar pada 27 Mei 2016. Itu nggak boleh ditunda lagi. Golkar 'babak belur' jika munas digelar melewati batas waktu SK Menkumham. Bisa tambah kacau (internal Golkar)," tegas Akbar saat dihubungi wartawan, Rabu (9/3).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, waktu ideal untuk menggelar Munas rekonsiliasi adalah akhir April 2016 atau sebelum bulan suci Ramadhan. Ia tidak akan mempersoalkan jika Munas digelar pertengahan Mei atau Juni tahun ini. "Yang penting, tidak lebih dari bulan Juni," tegas Akbar.

Jika Munas rekonsiliasi tak terlaksana sebelum Juni 2016, sambung dia, Golkar tidak akan siap menghadapi Pilkada serentak 2017. Golkar akan mengulang sejarah kekalahan telak dalam perhelatan Pilkada serentak 2015.

"Jangan seperti Pilkada kemarin. Urutan partai-partai yang memperoleh suara nasional paling tinggi, Golkar itu nomor 9. Bayangkan itu," cetusnya.

Karenanya, Akbar meminta kesepakatan pelaksanaan Munas dijalankan secara konsisten, yakni menjaga semangat rekonsiliasi. Munas rekonsiliasi merupakan momentum menyatukan seluruh kader Golkar yang mengalami konflik hampir dua tahun.

"Munas rekonsiliasi mengakomodir seluruh kader, maka penyelenggara Munas-nya, ya SK Menkumham yang memperpanjang kepengurusan hasil Munas Riau. Itu jelas semangatnya, rekonsiliatif," beber dia.

Meski begitu, Akbar tak menepis keberadan keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun, kata dia, bila putusan MA yang dibawa makan ada dua masalah, yaitu apakah disetujui Kemenkumhan dan apakah memenuhi semangat rekonsiliasi.

"Saya menilai, kalau itu yang dibawa, tidak memenuhi semangat rekonsiliasi," tegas mantan Ketua DPR ini. [rus]