Bambang Haryo Soekartono/net
. Komisi VI DPR meminta Pemerintah untuk melengkapi Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas kelas dunia agar menarik bagi investor dan wisatawan mancanegara.
"FTZ harus punya pelabuhan laut dan bandar udara internasional besar untuk menunjang perdagangan produk dalam negeri ataupun produk luar negeri yang dibuat di dalam negeri," kata Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono, Senin (7/3).
Menurut dia, FTZ harus menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman bagi tamu asing, akses transportasi dan telekomunikasi yang mudah, biaya hidup harus murah, layanan perbankan dan asuransi, dan memiliki keunggulan pariwisata.
Selain itu, lanjut Bambang Haryo, sumber daya manusia dari dalam negeri perlu disiapkan sebab FTZ membutuhkan banyak tenaga ahli dari berbagai bidang, termasuk marketing dan penjualan serta hukum Internasional.
Anggota Fraksi dari Partai Gerindra ini mengharapkan FTZ memprioritaskan perdagangan produk buatan dalam negeri, baik merek lokal maupun asing. "Produk dalam negeri yang diperdagangkan di FTZ harus memiliki karakter, dan kalaupun sama harus bisa bersaing dengan produk luar negeri," ujarnya.
Lokasi FTZ juga harus dekat dengan wilayah industri yang mengolah produk hilir tambang, agro, dan sebagainya. Dengan demikian, tutur Bambang, biaya logistik bisa ditekan sehingga harga produk menjadi lebih murah.
Dia mengatakan FTZ perlu diselaraskan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menampung industri dengan dukungan fasilitas dan insentif sehingga harga barang di FTZ menjadi murah.
Syarat penting lainnya, menurut Bambang Haryo, adalah FTZ harus dilewati oleh jalur transportasi internasional, baik pelayaran, penerbangan, maupun angkutan darat. "Indonesia sangat cocok menjadi zona perdagangan internasional karena berada di perlintasan transportasi dunia," ujarnya.
Bambang Haryo menilai lokasi FTZ Sabang, Batam, Bintan dan Karimun sudah tepat karena berada di jalur internasional, tetapi Indonesia juga perlu FTZ di tengah, misalnya di Surabaya atau Bali. Perlunya FTZ di kawasan tengah agar bisa dijangkau masyarakat dari kawasan timur Indonesia sebab FTZ tidak hanya sebagai wilayah perdagangan luar negeri, tetapi juga untuk dalam negeri.
[rus]
