Ke Depan Partisipasi Pemilih Bukan Hanya Hadir Di TPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal merumuskan kebijakan tidak berdasarkan kepentingan politis dan juga kepentingan jangka pendek. Namun, basis yang digunakan lebih bersifat objektif dengan memedomani hasil riset.

"Dalam tiga tahun terakhir kita sudah membuat penelitian-penelitian untuk mendukung agar kebijakan yang diambil benar-benar objektif dengan memperhitungkan fakta lapangan. Ini merupakan program yang dibuat dari Pusat Pendidikan Pemilih," ungkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Jambi beberapa waktu lalu.

KPU memiliki program untuk meningkatkan partispasi masyarakat baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), salah satunya program Pusat Pendidikan Pemilih melalui kegiatan riset. Program lainnya yang dimiliki oleh KPU adalah Rumah Pintar Pemilu.

Husni menginginkan, dalam membangun program tersebut yang terpenting adalah membuat sistem pengelolaannya, bukan sekedar fisiknya saja. Selain itu, pendidikan pemilih juga harus berlangsung secara berkesinambungan.

"Kita menginginkan agar pendidikan long time, berkelanjutan. Tidak sporadis hanya ketika partisipasi rendah. Supaya pemilih kita menjadi pemilih yang rasional," harap Husni.

Ke depan diharapkan, partisipasi masyarakat bukan hanya soal kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi bagaimana masyarakat ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada seperti pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), kampanye, serta partisipasi dalam mengusulkan calon pemimpin.

Husni juga optimis, partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 dan Pilkada serentak 2018 meningkat dibandingkan Pilkada serentak 2015.

"Target partisipasi pemilih pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 77,5 pesen untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada. Kita optimis, untuk Pilkada 2017 dan 2018 itu trennya naik," pungkasnya. [rus]