. Musyawarah Nasional (Munas) 2016 Partai Golkar yang diselenggarakan berdasarkan kepengurusan Munas Riau diyakini dapat mengatasi konflik internal partai tersebut karena merepresentasikan dua kutub kekuatan di Golkar.
Tokoh senior Golkar, Akbar Tanjung mengatakan dirinya sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membicarakan rencana Munas rekonsiliasi tersebut.
Menurut Akbar, ARB mengatakan tetap melaksanakan Munas rekonsiliasi yang telah disepakati antara ARB dan Agung Laksono, namun masalah waktunya akan segera ditentukan.
"Saya tadi ketemu ARB, saya katakan apa yang disepakati Munas Riau menyelenggarakan Munas harus tetap dilaksanakan. ARB bilang iya, namun waktunya harus dicari yang cocok dan saya usulkan jangan sampai melewati bulan Mei 2016," ungkap Akbar, Sabtu (5/3).
Mantan Ketua DPR ini mengatakan Munas yang disepakati sebelum Putusan MA seyogyanya tetap dilaksanakan karena Munas punya arti membangun rekonsiliasi.
Dia meyakini kedua belah pihak, ARB maupun Agung tetap memegang komitmen untuk melaksanakan Munas seperti yang sudah disepakati bersama.
"Melalui Munas akan dipilih tokoh baru Golkar yang komitmen terhadap kemajuan partai, siap lakukan perubahan dan peningkatan perjuangan partai ke depan," terangnya.
Akbar mengingatkan bahwa semangat rekonsiliasi harus dijaga dengan hati-hati sehingga ketika ada pihak yang menginginkan Munas dilaksanakan kubu Munas Bali, apakah rekonsiliasi bisa diciptakan.
Menurut dia, penyelenggaran Munas yang bisa merepresentasikan rekonsiliasi adalah Munas Riau karena dua kutub kekuatan Golkar akan bersatu dalam satu Munas.
"Saya harap putusan MA tidak ganggu rencana Munas karena rekonsiliasi digunakan untuk mengatasi konflik," katanya.
Dia mengatakan Munas selain bertujuan untuk rekonsiliasi namun momentum meletakkan dasar-dasar kemajuan partai ke depan.
Hal itu menurut Akbar khususnya dalam rangka Golkar menghadapi agenda politik seperti Pilkada serentak 2017 yang prosesnya dimulai pada Juni 2016. Bagitu juga persiapan untuk Pilkada serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019.
[rus]
