. Ketua Umum DPP Partai Golka Aburizal Bakri akan menjadi seorang pahlawan jika tetap konsisten mendorong terealisasinya Munas atau Munaslub dalam waktu dekat ini. Pasalnya, persoalan baru kembali muncul pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait sengketa internal Golkar.
"Bila Munas tidak terganggu dan terealisasi sebelum Ramadhan nanti. Yang dapat disebut sebagai pahlawan dan penyelamat Golkar adalah Pak Ical (Aburizal Bakrie)," ungkap politisi senior Golkar, Hajriyanto Y Tohari, Sabtu (5/3).
Tanggapan di atas, kata salah satu pengurus DPP Munas Riau itu, karena ada pihak yang mencoba menggagalkan partai pohon beringin bersatu kembali. Terlebih, pasca keluarnya putusan MA yang menolak kasasi yang diajukan kubu Munas Ancol beberapa waktu lalu.
Terkait soal penetapan Ketua Steering Comite (SC) Munas, lanjutnya, ada usulan dari Jusuf Kalla (JK) bila dirinya yang diajukan pasca adanya penolakan terhadap Nurdin Halid.
"Ya itu mungkin pendapat Pak JK disampaikan konteksnya bahwa penyelenggara Munas dilakukan oleh hasil Munas Riau, dimana saya berada di dalamnya. Tetapi kalau ke depan ini belum begitu jelas, siapa yang akan menjadi penyelenggara Munas berkenaan dengan keluarnya putusan MA, yang memenangkan DPP Golkar Munas Bali," paparnya.
Namun, Hajriyanto menilai, pelaksanaan Munas akan jauh lebih, demokratis, lebih rekonsiliatif, dan lebih berkeadilan, jika diselenggarakan Munas Riau.
"Karena kita tahu, keinginan pemerintah melalui SK Menkumham, yang juga merupakan keinginan Pak Ical sebelumnya bila Munas itu harus demokratis dan rekonsiliatif," imbuhnya.
Terpisah, kelompok muda di Partai Golkar berhasil menggagalkan adanya upaya menggagu rencana Munas dengan mengumpulkan para tokoh dari kubu Munas Bali dan Ancol.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, Munas rekonsiliasi yang disepakati antara Agung Laksono dan Ical merupakan antitesis dari konflik Partai Golkar.
Menurutnya, Munas tengah digagas, menjadi jawaban atas upaya hukum yang selama ini gagal menyelesaikan perkara internal Golkar. "Pemerintah melihat Golkar mau Munas, akhirnya difasilitasi dengan keluar SK Riau yang isinya Bali dan Ancol. Tugasnya adalah menggelar Munas rekonsiliasi," ujar Doli.
Dia mengingatkan, sekarang publik menunggu proses rekonsiliasi. Apalagi, para simpatisan Golkar sudah mendengar pernyataan Ical dan Agung Laksono di berbagai kesempatan mengenai Munas rekonsiliasi segera dilaksanakan.
Mengenai adanya putusan MA, lanjutnya, jika disesejajarjan putusan MA lebih tinggi dari SK Menkumham, namun legal formal tidak bisa disamakan.
"Kita kembalikan dalam kontek rekonsiliasi demi keutuhan Golkar. Saya masih berharap bahwa kita konsisten, kita selama ini konflik lelah, tidak ada diuntungkan, masa ga belajar dari situ, udah kalah pilkada," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmadi Noor Supit mengatakan, sejauh ini, Ical masih berkomitmen untuk menyelenggarakan Munas. Pasalnya, Munas dianggap sebagai jalan kompromi yang lebih adil lantaran akan melibatkan kepengurusan dari kedua belah pihak di dalam susunan kepanitiaannya.
Namun, kata Supit, putusan MA yang menolak gugatan kubu Agung justru menguatkan legal standing kepengurusan Bali sehingga wacana penyelenggaraan Munaslub pun juga ikut mencuat.
"Kalau Munaslub, dia (Ical) bisa menentukan sepenuhnya, apa saja. Mau dia libatkan pun (kubu Ancol), itu tergantung dia, dia bisa libatkan paling satu-dua orang. Dia bisa memilih yang dia suka saja dong," ucapnya.
Supit juga berharap, agar Ical dapat menjaga komitmennya untuk menyelenggarakan Munas. Sebab, itu tak hanya berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan, tetapi juga akan berdampak kepada tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum.
[rus]
