. Ketua MPR Zulkifli Hasan menceritakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terjadi perdebatan tentang bentuk negara antara kaum sekuler dan kelompok Islam. Perdebatan yang terjadi sangat panjang.
Dalam sidang BPUPKI khususnya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno melakukan pidato tentang gagasannya. Gagasan itu disebut Pancasila. Pancasila berperoses dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945.
"Pancasila 18 Agustus 1945 itulah Pancasila yang seperti sekarang," ujar Zulkifli di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Islam Assafiyah, Jakarta Timur, Sabtu (5/3).
Dalam perdebatan yang terjadi di BPUPKI, Zulkifli mengakui, gagasan Bung Karno-lah yang menang. Gagasan Bung Karno disebut Zulkifli sebagai nasionalis religius sebab ada sila pertama "ketuhanan yang maha esa".
Zulkifli menyatakan di tahun 1960-an Bung Karno melakukan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya, Bung Karno dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin mempunyai ideologi alat Barat yang liberalis kapitalis maupun Timur yang komunis. Bung Karno mengatakan bangsa Indonesia ingin berideologikan Pancasila.
Dikatakan Zulkifli bahwa selepas amandemen keempat terjadi perubahan konstitusi yang sangat mendasar. Diakui konstitusi yang baru berbeda dengan keinginan para pendiri bangsa, terutama sila keempat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".
Demokrasi yang ada sekarang diakui mirip dengan demokrasi yang ada di Barat. "Demokrasi kita menang-menangan," ujarnya. Diterangkan lebih lanjut bahwa kedaulatan sekarang di tangan rakyat sehingga dalam pemilu suara rakyat menentukan.
Dipaparkan kalau demokrasi dalam negara normal itu bagus-bagus saja namun kalau demokrasi dalam negara yang tidak normal di mana masih banyak kemiskinan dan pendidikan masih belum maksimal, maka demokrasi akan menguntungkan kaum elit.
Zulkifli menambahkan, bahwa demokrasi sekarang mahal, siapa yang dalam pemilu tanpa sponsor dan tanpa modal akan sulit menang, yang maju dalam pemilu tanpa modal tak akan bisa menjadi pemimpin.
"Demokrasi seperti itulah yang akan menciptakan kesenjangan sosial dan kemiskinan," tukas Ketum PAN ini.
[rus]
