. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar digelar Maret 2016. Munaslub ini akan memilih ketua umum baru untuk mengakhiri konflik internal yang berkepanjangan.
Polisisi Golkar Bambang Soesatyo menilai caketum Golkar ke depan tidak boleh memiliki potensi masalah hukum, agar Golkar tidak terbebani.
"Calon tidak boleh memiliki potensi masalah hukum agar partai tidak terbebani dan tidak menjadi beban partai di kemudian hari," kata Bamsoet, Senin (29/2).
Menurut dia, syarat itu merupakan suara dari kader-kader Golkar di beberapa daerah, agar partai bisa bergerak dinamis dalam kancah perpolitikan nasional.
Dia mengatakan kalau itu tidak dimiliki oleh caketum, maka dikhawatirkan suara Golkar di daerah akan tergerus oleh partai lain.
Bamsoet juga menjelaskan, kader di daerah menginginkan sosok ketum yang bisa diterima pemerintah sehingga peristiwa dualisme kepemimpinan di internal tidak terjadi lagi.
"Kader ingin calon ketum bisa diterima pemerintah sehingga tidak terulang lagi peristiwa lalu yaitu kepengurusan digantung," ujarnya.
Dia mengatakan, kader-kader di daerah lelah dengan konflik yang ada di internal Golkar sehingga mereka menginginkan figur yang mampu merangkul semua pihak.
Menurut Bamsoet, sosok figur yang mampu diterima semua elemen di Golkar sangat diperlukan bagi partai itu ke depan, demi kepentingan soliditas partai.
"Para kader capek soal konflik, mereka butuh figur yang mampu merangkul semua pihak," ujarnya.
Secara umum, tambah Bamsoet, kader di daerah menginginkan figur yang memiliki posisi bagus di kelembagaan negara sehingga memberi kebanggaan bagi kader di daerah.
[rus]
