Berita

foto:net

X-Files

Dakwaan Ditolak Hakim, Kejagung Ajukan Banding

Kasus Korupsi Penguasaan Lahan PT KAI
SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | 09:20 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kejaksaan Agung mengajukan perlawanan atas putusan sela hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak dakwaan terhadap terdakwa Handoko Lie.
 
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Arminsyah ketika dikonfirmasi mengatakan menghormati putusan pengadi­lan. "Kita ikuti saja dulu proses hukum yang berjalan," katanya.

Kejaksaan, ujar Arminsyah, sudah menelaah putusan sela ha­kim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak dakwaan terhadap Handoko Lie.


"Kita putusan untuk mengaju­kan banding," katanya.

Handoko Lie adalah tersangka kasus korupsi penguasaan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Jawa Medan. Di atas lahan milik PT KAI itu kemu­dian dibangun kompleks bisnis Centre Point, apartemen dan hotel berbintang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Handoko Lie ditolak. "Kalau nggak salah oleh ha­kim di-NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)," katanya kepada wartawan. Artinya, dakwaan itu ditolak lantaran beberapa sebab.

Bekas Direktur Utama PT Agra Citra Karisma (ACK) Handoko Lie masih bisa dikembali diadili jika JPU memperbaiki surat dak­waan. Namun persidangannya kembali ke awal.

Dalam kasus penguasaan la­han PT KAI ini, Kejagung me­netapkan tiga tersangka yakni Handoko Lie dan bekas Walikota Medan, Rahudman Harahap.

PT KAI awalnya memi­liki lahan 7 hektare di Jalan Jawa Medan, peninggalan Deli Spoorweg Maatschappij. Lahan dibagi menjadi A, B, C dan D.

Di atas area A, C, dan D, su­dah dibangun perumahan bagi karyawan PT KAI dan berbagai fasilitas umum. Lahan B dihuni gubuk-gubuk liar.

Pada 1981, PT KAI ingin membangun perumahan kary­awan di lahan Kelurahan Gang Buntu. Kecamatan Medan Timur (Lahan B). Kurang dana, PT KAI kerja sama dengan swasta. Pihak swasta membangun selu­ruh fasilitas perumahan dengan imbalan tanah.

Awalnya kerja sama dengan PT Inanta. Kerja sama itu meng­haruskan PT KAI untuk me­lepaskan hak atas tanah terlebih dulu. Pemerintah saat itu hanya menyetujui jika pelepasan ta­nah kepada pemerintah daerah. PT KAI lalu melepas hak atas tanah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

Kemudian pada 1982, Pemkot Medan mengajukan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) atas lahantersebut yang diter­bitkan Menteri Dalam Negeri pada tahun yang sama.

Kurun 1982 hingga 1994 ter­jadi perubahan-perubahan atas perjanjian. Pada 1989, hak dan kewajiban PT Inanta dialihkan kepada PT Bonauli. Pada 1990 perubahan lokasi pembangunan perumahan karyawan.

Hingga 1994, PT Bonauli tidak melakukan kewajiban membangun perumahan karyawan. Anehnya, PT Bonauli bisa mem­peroleh Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah HPL. Padahal, di perjanjian tidak dapat mem­peroleh HGB sebelum memenuhi kewajiban membangun rumah.

Tanpa persetujuan PT KAI, tahun 2002, PT Bonauli men­galihkan hak dan kewajibannya kepada PT ACK. PT ACK me­nawarkan ganti rugi Rp 13 miliar kepada PT KAI. Uang dititipkan di Pengadilan Negeri Medan.

Dalam proses penyidikan, Kejagung telah memeriksa se­jumlah saksi. Antara lain, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Erwin Lubis, petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan atas nama Hafizunsyah, bekas Kepala Bagian Jalan dan Bangunan Perumka Medan Zuhdi, serta salah se­orang Direktur PT Bonauli Real Estate Leo Sjarif R.

Kemudian Asisten Umum Pemerintah Kota Medan Ikhwan Habibie Daulay, Kepala Bagian Umum Kota Medan T Hanafiah, bekas Wali Kota Medan Bachtiar Jafar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum Kota Medan Abdullah Matondang dan bekas Sekretaris Daerah Kota Medan Afifuddin Lubis.

Selain itu, penyidik juga su­dah memeriksa sedikitnya 16 saksi lain pada Maret 2014 lalu. Mereka merupakan bekas penghuni rumah dinas PT KAI. Pasalnya, di atas lahan yang di­kuasai PT ACK itu sudah berdiri kompleks perkantoran dan bisnis Center Point, milik PT ACK.

Terhadap tersangka Rahudman, Kejagung juga telah melakukan pemeriksaan secara khusus di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan. Sementara Komisaris PT ACK, Ishak Charlie dilakukan pemeriksaan di Kejagung pada Rabu 26 November 2014.

Handoko ditahan penyidik Kejagung karena mangkir di­panggil tiga kali berturut-turut. Handoko mangkir saat dijadwal­kan untuk diperiksa pada tang­gal 27 November 2014. Ia juga mangkir saat hendak diperiksa pada Selasa tanggal 3 Februari 2015 dan Maret 2015.

Persidangan terdakwa Handoko Lie di Pengadilan Tipikor Jakarta sudah berlangsung sejak13 Agustus 2015. Semula, sidang dakwaan Handoko Lie rencananya dibacakan 6 Agustus 2015. Namun sidang tersebut di­tunda karena Handoko Lie masih mengajukan gugatan praperadi­lan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belakangan sidang kembali ditunda karena Handoko menderita sakit.

Kilas Balik
Tersangka Pemegang Surat Lahan Palsu Ditangkap Polisi

Di Jakarta, Polda Metro Jaya menangkap dokter spesialis ku­lit Samuel Lucas Simon terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan lahan di Kalideres, Jakarta Barat. Kini, Samuel telah ditahan di Polda Metro Jaya.

"(Berkas) perkara sudah P21 (lengkap), sekarang ditahan," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Mukti.

Ia menjelaskan, kasus ini sudah masuk pelimpahan tahap kedua dan tersangka akan diser­ahkan ke kejaksaan.

Penyidik khawatir Samuel melarikan diri. Sebab itu penyidik memutuskan menahan ter­sangka. "Karena pengalaman adiknya (dokter gigi Daniel Lucas Simon yang melarikan diri ke luar negeri), kita takut dia kabur juga. Makanya ditahan, namun kalau yang bersangku­tan sakit ya kita akan bantarkan nanti," katanya.

Sementara kuasa hukum pe­lapor, Francois Hallatu menjelas­kan kasus ini awalnya tersangka Samuel melaporkan kliennya yakni Amri pada tanggal 12 Juni 2013 terkait kasus menduduki la­han ke Polda Metro Jaya. "Bahkan klien saya sempat mau dijadikan tersangka," terang Frans.

Namun, menurut Frans, me­lihat ada kekeliruan sehingga dikumpulkan semua alat bukti untuk melaporkan balik Samuel Lucas Simon ke Polda Metro Jaya. Samuel diduga memalsu­kan surat kepemilikan lahan.

"Hasil laboratorium AJB (akta jual beli) yang dipegang Samuel non identik dengan keterangan tidak ada kemiripan pada sidik jari jempol kanan Nasih dan KTP Nasih itu laki-laki, pada­hal Nasih adalah perempuan," jelas dia.

Polda Metro kemudian men­etapkan Samuel sebagai tersang­ka berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuaan Perkembangan Hasil Penyidikan) IV tanggal 24 November 2014.

Kemudian, Samuel dianggap mempersulit penyidikan dengan menggunakan tahapan konfron­tir. Nasih dipengaruhi untuk mencabut keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyatakan tidak mengenal Samuel. ***

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya