PRESIDEN Joko Widodo masih ragu memutuskan dimana letak pembangunan kilang Blok Masela, yaitu apakah di darat (onshore) atau di laut (offshore)? Meskipun sudah mengumpulkan para menterinya, ternyata Presiden Jokowi masih perlu mendengarkan pendapat para investornya yaitu Inpex dan Shell.
Padahal, substansi materi yang diperdebatkan sudah disampaikan oleh masing-masing menteri yang hadir. Sehingga mestinya presiden tidak perlu lagi mendengarkan pendapat dari investor. Dipastikan kedua investor tersebut akan memilih kilang di laut, yang mana pendapat tersebut sudah disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said di rapat bersama presiden.
Aneh di dalam penentuan Blok Masela ini, presiden terkesan lambat memutuskan. Berbeda dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang supercepat diputuskan dan bahkan sudah melakukan groundbreaking meskipun sejumlah izin belum keluar.
Sikap Jokowi ini di luar kebiasaan selama ini yang terkesan buru-buru, ingin cepat dan ingin segera dituntaskan. Maka patut ditelisik kira-kira apa penyebab yang menjadikan Jokowi terlihat sangat berhati-hati (prudent) dan terkesan sangat bijak (wise).
Bila diamati perdebatan yang berkembang, ada dua kutub argumen yang sangat bertolak belakang. Yaitu usulan pembangunan kilang onshore yang disuarakan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Dan usulan offshore yang dikemukakan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Perdebatan kedua kutub sangat terbuka, masing-masing mengemukakan perhitungan biaya pembangunan dan dampak yang diperoleh. Bisa dikatakan inilah perdebatan tersengit yang muncul mengiringi saat-saat presiden akan membuat keputusan.
Bila benar karena perdebatan itu, maka keberadaan sosok Menteri Rizal Ramli sangatlah dibutuhkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam perdebatan yang berkembang, Rizal Ramli menyampaikan bahwa pembangunan di darat akan memberikan multiplier effect yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Presiden Jokowi yang selama ini serba ingin cepat-cepat, seakan menjadi bimbang untuk menarik keputusan. Di satu sisi ada pendapat yang memihak kepada investor asing dimana Presiden Jokowi selama ini terkenal selalu memanjakan para investor asing. Namun di sisi lain, muncul pendapat yang lebih berpihak kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan dimana presiden juga memiliki antusias yang tinggi terhadap dampak ekonomi kerakyatan.
Kebimbangan Jokowi terlihat tatkala berkali-kali menyampaikan bahwa pembangunan Blok Masela harus memberikan dampak ekonomi kepada rakyat. Itu artinya presiden secara implisit lebih menghendaki pembangunan onshore. Namun, di sisi lain itu akan bertentangan dengan kampanyenya selama ini dalam lawatan ke negara-negara asing yang ingin memudahkan para investor asing.
Jokowi yang berasal dari Jawa Tengah pasti mengetahui bahwa kota-kota di Jawa Tengah yang lebih maju pertumbuhannya karena di kota tersebut terdapat industri. Misalnya Solo memiliki industri jamu dan batik, Kudus memiliki industri rokok, Jepara memiliki industri ukir. Kota lain yang tidak memiliki industri, pertumbuhan ekonominya tidak secemerlang kota yang memiliki industri. Jelas sekali keberadaan industri memberikan dampak ekonomi kepada rakyat sekitar.
Perumpaman di bidang industri migas misalnya, Balikpapan dan Madura. Balikpapan memiliki kilang onshore sedangkan Madura memiliki pengeboran offshore. Pertumbuhan kedua daerah ini sangat kontras. Balikpapan melesat dengan kemakmurannya, sedangkan Madura biasa-biasa saja.
Bisa jadi keinginan Jokowi ingin bertemu Inpex dan Shell, hanya ingin meminta maaf dan memberikan pemahaman bahwa rakyat Indonesia ternyata lebih menghendaki pembangunan onshore. Jokowi ingin bicara dari hati ke hati dengan kedua investor tersebut untuk bisa mengerti kehendak rakyat. Dan berharap kedua investor ini tidak menganggap bahwa Jokowi tidak memiliki komitmen terhadap kemudahan investasi di Indonesia.[***]
Penulis adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika)
