Pilkada serentak telah berlangsung 9 Desember. Pesta demokrasi tingkat lokal ini telah usai, tapi menyisakan masalah. Khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), karena dilaporkan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Indikasinya, ratusan laporan masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Siang itu, jam menunjukkan pukul dua siang. Suasana sedang sepi. Ratna Setianingsih sibuk membolak-balik berkas yang diÂpegangnya. Sesekali, staf bagian pengaduan DKPP ini menandai beberapa bagian yang penting. "Lagi meneliti berkas pengaduan pilkada yang masuk ke DKPP," kata wanita berjilbab ini.
Tempat pengaduan tidak terÂlalu lebar. Lokasinya berada di lantai lima Gedung DKPP di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dulunya gedung terseÂbut digunakan untuk perwakiÂlan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Di gedung tersebut, DKPP harus berbagi ruang denÂgan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hanya terdapat sofa panjang warna hitam untuk menerima tamu. Posisinya di sisi kanan meja resepsionis untuk meneriÂma pengaduan. Di samping lift dipasang dua banner yang cukup mencolok. Isinya imbauan agar penyelenggara pemilu menaati aturan. Tulisannya
"Taati kode etik penyelenggaÂra pemilu dalam pilkada serentak 2015". Juga pesan dari Sang Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dipasang besar-besar. "Jika peÂnyelenggara pemilu melakukan tugasnya sesuai
rule of law dan rule of ethics, maka demokrasi Indonesia selangkah lebih maju. Peran DKPP memastikan itu terjadi", bunyi pesan ini.
Ratna mengatakan, pengaduan terhadap penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan pilkada, sudah masuk sejak Juni 2015. "Sampai 11 Desember 2015, pengaduan yang masuk menÂcapai 239, baik KPUD maupun panitia pengawas dengan total 428 orang yang dilaporkan. Paling banyak dilaporkan dari Kalimantan Barat hingga 128 orang," kata dia.
Dari 239 pengaduan yang masuk, kata dia, 74 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan digelar persidangan, sementara 165 pengaduan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dilanjutkan ke persidangan.
Bentuk sanksinya juga berÂmacam-macam. Mulai dari peringatan, pemberhentian semenÂtara hingga pemberhentian tetap. Namun, dirinya tidak mengetaÂhui penyelenggara pemilu mana saja yang mendapat sanksi paling banyak. "Datanya banyak, jadi harus dibuka lagi," kata dia.
Akan tetapi, laporan yang masuk pada Desember 2015 yang berjumlah 12 pengaduan, belum diproses lebih lanjut karena mepetnya pelaksanaan pilkada serentak.
"Mungkin minggu depan baru mulai sidang. Tapi syaratnya pengaduan tersebut sudah diÂlengkapi bukti-bukti yang meÂmadai," kata Ratna.
Menurutnya, hampir setiap hari ada pengaduan yang masuk. "Tapi setelah 9 Desember, belum ada yang masuk lagi. Minggu depan mungkin sudah ada yang masuk pengaduannya," kata dia.
Setiap pengaduan yang masuk, lanjut Ratna, harus diverifikasi terlebih dahulu selama tiga hari. "Bila buktinya kurang, DKPP langsung meminta kepada pengadu untuk melengkapinya."
Setelah berkas lengkap, keÂmudian dilakukan gelar perkara dengan melibatkan komisioner DKPP. Bila pengaduan tersebut bukti-buktinya lengkap, maka akan dilanjutkan ke persidangandan diputuskan, apakah pengaduantersebut benar atau hanya mengada-ngada. "Kalau betul, maka penyelenggara pemilu akan diberikan sanksi. Tapi kalau tidak, maka nama teradu akan direhabilitasi," tuturnya.
Ia menambahkan, proses tinÂdak lanjut penyelesaian perkara di DKPP biasanya berlangsung cepat. Terlebih, bila pengaduanÂnya membutuhkan keputusan segera. Paling cepat seminggu sejak berkas pengaduan diverifikasi dan lengkap, sudah bisa dilanjutkan ke persidangan.
"Itu pernah terjadi saat meÂmutuskan perkara di KPUD Mojokerto, Jawa Timur karena laporannya berdekatan dengan penyelenggaran pilkada serenÂtak," ucap Ratna.
DKPP memberikan sanksi berupa peringatan biasa terhadap dua Komisioner KPUD Mojokerto, yaitu Achmad Arif dan Afidatusholikha. Sedangkan tiga komisioner yang diberikan peringatan keras adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq dan dua komisioner lainnya, Heru Efendi dan Vicky Risdianto.
Alasan sanksi dijatuhkan karena komisioner dinilai lalai lanÂtaran meloloskan pasangan Nisa-Syah, padahal sudah mengetahui pasangan ini tidak mendapat dukungan DPP PPP kubu Djan Faridz. Akhirnya, pilkada ini hanya diikuti dua pasangan calon, yaitu Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (Purbantara) dan pasangan dari jalur perseÂorangan, Misnan Gatot-Rahma Shofi (Misof).
Sedangkan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya menunda sidang pelangÂgaran etika pemilu sampai pilkada serentak selesai dijalankan.
"Khusus seminggu ini tidak ada sidang dulu supaya tidak mengganggu pelaksanaan pilkaÂda," kata Jimly belum lama ini.
Bekas Ketua MK ini meÂmastikan, tidak semua laporan terkait penyelenggara pemiÂlu bisa dibuktikan, sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Sementara yang terbukti akan disidangkan.
"Kekecewaan peserta dan pasangan calon biasanya akan ditimpakan ke penyelenggara, makanya kita juga harus meÂlindungi penyelenggara karena rawan jadi 'sasaran tembak'. Kalau terbukti mereka berpihak, ya harus dipecat," tegasnya.
Selain itu, dirinya menyayangÂkan lambatnya proses peradilan yang membuat pasangan calon di lima daerah tidak bisa mengiÂkuti pilkada serentak 2015.
"Kita sayangkan ada lima daerah yang tidak bisa mengiÂkuti pilkada, yaitu Kalimantan Tengah, Manado, Pematang Siantar, Kabupaten Fakfak dan Simalungun. Terpaksa ditunda, dan diputuskan satu hari sebeÂlum pelaksanaan," kata Jimly.
Untuk itu, dia mengusulkan agar ke depannya diadakan sistem peradilan terpadu yang dapat cepat memberikan keputusan, terÂmasuk keputusan hasil pemilu.
"Sistem peradilan kita seÂharusnya sistem peradilan terÂpadu, jadi nanti kita punya dua peradilan. Peradilan khusus proses pemilu dan peradilan hasil pemilu," jelasnya.
Tidak hanya itu, ahli tata negara dari Universitas Indonesia (UI) ini berharap dilakukan penataan ulang Undang Undang Pemilu, sehingga dalam mengÂhadapi Pemilu 2019, tidak teruÂlang penundaan pemilihan.
"Saya pribadi menganjurkan di undang undang ada penataan ulang, bukan hanya pilkada tapi juga pemilu. Sehingga, ada peradilan terpadu. Bawaslu bisa jadi tempat pengaduan," tutupnya.
Latar Belakang
Sidang DKPP Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi dibentuk 12 Juni 2012. Lembaga tersebut merupakan amanat Pasal 109 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Sebelum DKPP berdiri, telah ada lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu,yaitu Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) yang berdiri pada 2008. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, karena lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomenÂdasi kepada KPU dan bersifat
ad hoc.Sedangkan, DKPP mempuÂnyai kewenangan lebih kuat karena bisa melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. Penetapan putusan, yaitu berupa sanksi atau rehabilitasi, dilakukan daÂlam rapat pleno DKPP setelah melakukan penelitian atau veriÂfikasi, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan bukti-bukti. Putusannya juga bersifat final dan mengikat.
Lembaga ini digawangi tujuh orang yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan DPR dan Pemerintah.
Komisioner DKPP saat ini adalah Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPP, tokoh masyarakat yang diajukan DPR), Ida Budhiati (KPU), Nelson Simanjuntak (Bawaslu), Saut Hamonangan Sirait (tokoh masyarakat yang diajukan DPR), Nur Hidayat Sardini (tokoh masyarakat yang diajukan DPR), Valina Singa Subekti (tokoh masyarakat yang diajukan pemerintah) dan Anna Erliyana (pengganti Abdul Bari Azed yang mengundurkan diri).
Keberadaan lembaga terseÂbut dimanfaatkan betul oleh masyarakat yang merasa dirugiÂkan oleh kebijakan penyelengÂgara pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh dari humas DKPP, sejak berdiri hingga Desember 2015, lembaga terseÂbut sudah menyidangkan 618 perkara dan hasilnya 607 perkara berhasil diputus.
Sebanyak 2.400 orang yang diadukan, berasal dari berbagai latar berlakang seperti angÂgota KPU, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panitia Pengawas mulai tingkat provinsi hingga desa.
Putusannya pun macam-macam, direhabilitasi sebanyak 1.383 orang, diberi peringatan biasa maupun keras 585 orang, diberhentikan sementara sebanÂyak 27 orang dan diberhentikan tetap sebanyak 323 orang.
Yang paling banyak dilaporkanadalah anggota KPUD kabupaten/kota sebanyak 1499 orang, selanjutnya Panwas kabupaten/kota 225 orang, KPU provinsi 191 orang, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) 16, KPU 77 orang dan paling sedikit adalahpetugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya empat orang.
Sedangkan untuk jenis laporan yang paling banyak dilaporkan adalah pemilu legislatif (pileg) berjumlah 1172 orang, pilkada 891 orang, pilpres 197 orang dan paling sedikit non pemilu 140 orang.
Untuk penyelenggara pemilu yang paling banyak dilaporkan berasal dari Sumatera Utara seÂbanyak 237 orang, Papua sebanÂyak 225 orang, Kalimantan Barat 163 orang dan Sulawesi Selatan 129 orang. Sementara yang paling sedikit adalah Kalimantan Selatan hanya 6 orang, dan Kalimantan Utara hanya 5 orang. ***
