Berita

ilustrasi/net

DUALISME KNPI

Sirajuddin: Klaim Fahd Arafiq Dapat Pengesahan Menkumham Palsu!

SELASA, 27 OKTOBER 2015 | 05:52 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNP) XIV di Jayapura Papua Februari lalu Telah menghasilkan Ketua Umum Muhammad Rifai Darus dan Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab. Pengurus di bawah kepemimpinan Darius dan Sirajuddin ini pun dipertegas dengan Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM.

Belakangan ini, muncul pemberitaan di media bahwa Menkumham telah menegsahkan Fahd Arafiq sebagai Ketua Umum KNPI. Pengesahan ini pun mendapat dukungan dari Ketua DPR Setya Novanto.

"Klaim atas pengesahan Kemenkumham oleh Fadh Arafiq atas KNPI ternyata ]alsu. Hal tersebut diketahui setelah pengurus DPP KNPI Hasil Kongres Papua mendatangi langsung Kantor Menkumham," kata Sekjen DPP KNPI, Sirajuddin Abdul Wahhab, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 27/10).


"Kita sesalkan atas pemberitaan media massa dua hari terakhir, yang menginformasikan kepada publik terhadap SK Menkumham yang dipalsukan oleh Pihak Fadh Arafiq. Pun mengenai running text yang di keluarkan oleh TV One, kami meminta kepada pihak TV One untuk menghentikan pemberitaan itu," sambungnya.

Sirajuddin pun  menyayangkan tindakan Ketua DPR RI Bapak Setya Novanto yang ikut serta menyampaikan ucapan dukungan pada Fahd. Tentu saja Novanto harus menyampaikan permohonan maaf kepada publik, karena tindakan tersebut tidak mendidik, serta tidak dewasa sebagai Ketua DPR RI.

"Harusnya sekelas Ketua DPR RI mengcroscek kebenaran SK Menkumham tersebut, sebelum memberikan ucapan dukungan. Sepak terjang Ketua DPR RI sudah sangat keterlaluan karena selama ini aktif betul mendukung KNPI Ilegal. Seyogyanya Ketua DPR menjadi bagian dari penegakan Hukum di Republik ini, bukan melindungi ketidakbenaran," ungkap Sirajuddin.

Sirajuddin menambahkan, DPP KNPI akan mempertimbangkan langkah hukum, atas perbuatan pemalsuan Dokumen Negara tersebut, serta penyebaran informasi yang bermuatan kebohongan, kebencian, kepada publik, berdasarkan UU KUHP dan UU ITE. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya