Berita

ilustrasi/net

PBB: Lokasi Tambang Freeport Masuk Kawasan Hutan Lindung!

SELASA, 27 OKTOBER 2015 | 04:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah secara sadar sesungguhnya telah memberi perlakuan khusus dan pengecualian hukum yang berlaku di Indonesia kepada pada PT Freeport Indonesia.

Sebab ternyata lokasi tambang Grasberg di Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia masuk kawasan hutan lindung dan sebagian masuk kawasan hutan nasional.

"Berapa puluh ribu lahan yang telah diekstraksi oleh PT Freeport Indonesia (di Timika, Papua, red). Karena itu pembicaraan (kontrak) Freeport harus memerhatikan masalah kedaulatan hukum. Selain hutan lindung, kawasan PT Freeport juga masuk taman nasional," kata Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban, saat konferensi pers Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (26/10).


Untuk pembicaraan kontrak Freeport ke depan, menurut Kaban, pemerintah harus memerhatikan ketentuan UU 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batu Bara. Ia menegaskan pemegang kontrak karya harus memenuhi aturan yang mensyaratkan kepada setiap perusahaan tambang untuk membangun smelter tanpa kecuali.

"Ketentuan tersebut harus dipenuhi karena selama ini PT Freeport mengabaikan ketentuan tersebut," demikian Kaban, sebagaimana dilansir JPNN [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya