Berita

ilustrasi/net

‎TII Sarankan Transparansi Keuangan PDIP Sampai Tingkat Daerah

JUMAT, 23 OKTOBER 2015 | 15:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Niat baik PDI Perjuangan membuka rekening partai untuk transparansi keuangan patut diapresiasi. Namun sebaiknya PDI Perjuangan tidak hanya membangun transparansi keuangan partai di tingkat pusat, tetapi harus menyeluruh di daerah.

Demikian disampaikan Koordinator Program Democratic Governance TII‎, Teguh Setiono. Menurut Teguh, PDI Perjuangan sebagai partai yang mayoritas kadernya adalah wong cilik, harus juga ada pendidikan kongkrit terhadap kadernya. Menurut dia, penting untuk PDIP agar laporan ini bisa terkonsolidasi di daerah, tak hanya di pusat.

"Ini kan laporan hanya di pusat saja, harus begitu (ke daerah juga)," kata Teguh ketika dihubungi beberapa waktu lalu (Jumat, 23/10).


Teguh juga menyarankan ada laporan keuangan tahunanan terkait penggalangan dana partai ini. Dengan begitu, maka hal itu akan menjadi alat kroscek apakan dana yang sudah diterima dari pihak tersebut digunakan dengan baik sesuai dengan deklarasinya.

Selain itu, kata Teguh, upaya PDIP itu juga harus ditindak lanjuti dengan aksi yang betul.

"Dengan pembukaan nomor rekening itu harus dikasih tahu juga untuk apa dan dari mana penerimaan dana itu. Kita tak mengetahui dana untuk transaksi apa saja," sarannya.

Menurut Teguh, yang penting PDIP mau membeberikan siapa-siapa saja pihak ketiga yang mentransfer dan yang menyumbang. Tak hanya kader, kata dia, pihak petinggi partai maupun partainya juga harus buka-bukaan agar transparansinya jelas.

"Iya, karena untuk niat mau transparan itu jangan setengah-setengah," ujarnya.

Teguh mengungkapkan, upaya PDIP itu tidak akan dipersepsi sebagai pencitraan politik asalkan PDIP benar-benar melakukan transparansi dengan serius.

"Saya rasa ungkapan pencitraan akan tercounter jika PDIP melakukan dengan benar. Transparan itu kan menjelaskan siapa penerima dan pengirimannya," ungkap dia. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya