Berita

teten masduki/net

Jaman: Teten Masduki Memperlihatkan Diri sebagai Agen Freeport

KAMIS, 22 OKTOBER 2015 | 11:41 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Situasi pra negosiasi kontrak dini Freeport yang muncul dari tahun 2015 ini, telah memperlihatkan sosok-sosok yang bertindak sebagai agen negosiasi Freeport dibandingkan sebagai warga dan penjabat Indonesia yang berpikir demi keuntungan dan keberpihakan milik bangsanya itu sendiri. Di antara sosok itu adalah Kepala Staf Kantor Kepresiden Teten Masduki.

"Kepala staf kepresidenan Teten Masduki lebih memperlihatkan karakter agen negosiasi dibandingkan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala staf khusus kepresidenan," kata Ketua DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Heriandi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 22/10).

Menurut Heriandi, Indonesia tidak dalam posisi membuka peluang pembicaraan dan pembahasan negosiasi kontrak Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021. PP 77/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Dalam kontrak 2019 lah waktu pembahasan itu di mulai.


Karena itu, Jaman melihat upaya negosiasi pembahasan yang terjadi sekarang adalah sebagai Upaya pelanggaran konstitusi negara Indonesia. Sementara segala alasan biaya investasi, ketidak siapan negara Indonesia tidak bisa melanjutkan pengelolaan tambang selain oleh Freeport adalah perbuatan merusak kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia.

Heriandi mengingatkan agar Presiden jokowi yang sebentar lagi akan ke Amerika harus membuang jauh agenda titipan kesepakatan perjanjian kontrak baru dengan Freeport amerika untuk memegang teguh gerakan semangat kemandirian bangsa juga konstitusi negara indonesia tentang pengelolaan dan perlindungan hasil kekayaan bumi indonesia sesuai pasal 33 UUD 1945.

"Semua perusahaan tambang di indonesia harus tunduk dan mengikuti konstitusi yang berlaku di Indonesia seperti UU 4/2009 tentang Minerba, juga untuk person-person yang jadi agen negosiasi perusahaan asing tersebut, Freeport harus penuhi UU dahulu. Jika tidak, go to hell saja," ungkap Heriandi. [ysa]


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya