Berita

rini soemarno/net

Emil Salim: Kekuatan Politik Mana yang Mendukung Rini Soemarno?

SELASA, 20 OKTOBER 2015 | 10:31 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Mengapa Menteri BUMN Rini Soemarno bisa menyingkirkan kebijakan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang tidak menutamakan proyek kereta-cepat Jakarta-Bandung.

Pertanyaan ini diajukan mantan Menteri Perhubungan 1973-1978, Emil Salim. Pertanyaan ini terkait dengan sikap menteri BUMN Rini Soemarno yang begitu ngebet dan ngotot untuk terus melanjutkan proyek kereta cepat jarak pendek, Jakarta-Bandung

"Bila kemudian ada kesulitan keuangan, persaingan antar moda transportasi kereta-cepat dengan sarana angkutan kereta-api dan angkutan jalan-raya sehingga secara makro merusak sistem perhubungan Jakarta-Bandung, Menteri mana yang bertanggung-jawab? Lalu jika ada kecelakaan kereta-cepat Jakarta-Bandung, menteri siapa yang bertanggung-jawab?" kata Emil.


Selain itu, lanjut Emil, dalam alih-teknologi sistem kereta-cepat ini, apakah dikaji, siapa yang lebih unggul dijadikan sistem kereta-cepat nasional kelak antara China dan Jepang, serta negara-negara. Lalu apakah kewajiban transfer teknologi ke pihak Indonesia juga masuk menjadi "keharusan" dalam deal dengan China atau tidak. Lalau apakah sudah diperhitungkan dampak geo-politik pilihan China ketimbang Jepang dalam perkembangan politik pembangunan Indonesia dalam perkembangan global masa depan

"Bagaimana Menteri BUMN bisa melakukan semua ini single handedly, kekuatan politik manakah mendukungnya," ungkap Emil, yang pandangannya ini tersebar melalu jaringan media sosial beberapa waktu lalu.

Pertanyaan lain Emil, mengapa memperbesar dana pinjaman valuta asing sampai 6 juta dolar AS dalam kondisi neraca pembayaran Indonesia yang rawan sekarang ini dan membuat kabinet Jokowi menhadapi risiko confidence dunia usaha nasional dan internasional yang goyah ini.

"Apakah debt-servica ratio RI tak terganggu? Jikapun  debt-service ratio dianggap "aman" karena pinjamannya berjangka panjang, apakah sifat tight loantidak menjadikan "hutang jangka panjang" ini berbiaya tinggi (costly). Bisakah hutang jangka panjang China dipakai utk pembeliah off-shore China untuk memungkinkan persaingan harga seperti yang diberlakukan pinjaman jangka panjang Bank Dunia?" tanya Emil. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya