Berita

rini soemarno/net

Emil Salim: Kekuatan Politik Mana yang Mendukung Rini Soemarno?

SELASA, 20 OKTOBER 2015 | 10:31 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Mengapa Menteri BUMN Rini Soemarno bisa menyingkirkan kebijakan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang tidak menutamakan proyek kereta-cepat Jakarta-Bandung.

Pertanyaan ini diajukan mantan Menteri Perhubungan 1973-1978, Emil Salim. Pertanyaan ini terkait dengan sikap menteri BUMN Rini Soemarno yang begitu ngebet dan ngotot untuk terus melanjutkan proyek kereta cepat jarak pendek, Jakarta-Bandung

"Bila kemudian ada kesulitan keuangan, persaingan antar moda transportasi kereta-cepat dengan sarana angkutan kereta-api dan angkutan jalan-raya sehingga secara makro merusak sistem perhubungan Jakarta-Bandung, Menteri mana yang bertanggung-jawab? Lalu jika ada kecelakaan kereta-cepat Jakarta-Bandung, menteri siapa yang bertanggung-jawab?" kata Emil.


Selain itu, lanjut Emil, dalam alih-teknologi sistem kereta-cepat ini, apakah dikaji, siapa yang lebih unggul dijadikan sistem kereta-cepat nasional kelak antara China dan Jepang, serta negara-negara. Lalu apakah kewajiban transfer teknologi ke pihak Indonesia juga masuk menjadi "keharusan" dalam deal dengan China atau tidak. Lalau apakah sudah diperhitungkan dampak geo-politik pilihan China ketimbang Jepang dalam perkembangan politik pembangunan Indonesia dalam perkembangan global masa depan

"Bagaimana Menteri BUMN bisa melakukan semua ini single handedly, kekuatan politik manakah mendukungnya," ungkap Emil, yang pandangannya ini tersebar melalu jaringan media sosial beberapa waktu lalu.

Pertanyaan lain Emil, mengapa memperbesar dana pinjaman valuta asing sampai 6 juta dolar AS dalam kondisi neraca pembayaran Indonesia yang rawan sekarang ini dan membuat kabinet Jokowi menhadapi risiko confidence dunia usaha nasional dan internasional yang goyah ini.

"Apakah debt-servica ratio RI tak terganggu? Jikapun  debt-service ratio dianggap "aman" karena pinjamannya berjangka panjang, apakah sifat tight loantidak menjadikan "hutang jangka panjang" ini berbiaya tinggi (costly). Bisakah hutang jangka panjang China dipakai utk pembeliah off-shore China untuk memungkinkan persaingan harga seperti yang diberlakukan pinjaman jangka panjang Bank Dunia?" tanya Emil. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya