Berita

PDIP Perkuat Sinergi dengan Masyarakat Lindungi Perempuan dan Anak

JUMAT, 16 OKTOBER 2015 | 11:26 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sinergi pengurus PDI Perjuangan dengan kelompok masyarakat akan dapat mendorong kader dan pengurus semakin semangat dan giat mengimplementasikan ideologi, dan memperkaya serta mempertajam garis politik partai.
 
Demikian disampaikan Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP PDIP, Sri Rahayu, saat membuka Focus Group Discussion Pemenuhan Hak Kesehatan, Hak Perempuan dan Anak di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (16/10). Hadir sebagai pembicara antara lain Sudarto (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Masruchah (Komnas Perempuan) dan Ratna Batara Munti (LBH APIK). Peserta FGD terdiri dari kader tingkat DPD dan DPC.
 
"Kerjasama dan dialog dengan elemen rakyat dilakukan untuk mendengarkan suara rakyat, darimana pun suara itu berasal. Agar dapat selalu mengantisipasi kejadian terkini bukan sekedar empati dan pernyataan prihatin. Melalui kegiatan FGD, PDI Perjuangan akan tetap menempatkan rakyat sebagai pemandu arah utama kebijakan, karena rakyatlah yang merasakan segala dampak berbagai kebijakan negara," jelasnya.
 

 
Menurut Sri Rahayu, sinergi ini antara lain dilakukan dengan dialog dan diskusi tentang pengalaman empiris seperti mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, pembelaan hukum dan perlindungan perempuan, pendampingan perempuan usaha kecil dan menengah, pelopor PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) inklusif, mensyukuri keberagaman Indonesia  untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika, serta pegiat kesehatan anak dan remaja.
 
Sri Rahayu dalam kesempatan tersebut menyoroti berbagai kondisi faktual seperti dari tragedi asap, praktik intoleransi bakar membakar tempat ibadah, dan kekerasan seksual terhadap anak dapat memperlambat upaya perwujudan pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, seperti papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.
 
"PDI Perjuangan tidak menutup mata, tentang adanya elemen kelompok rakyat, khususnya perempuan yang telah bekerja di lapangan, melakukan pendampingan dan advokasi membantu rakyat. Mereka ini adalah kalangan di luar partai dengan kepekaan dan aksi yang sejalan kebutuhan rakyat dan didalamnya mengandung prinsip Trisakti," paparnya.
 
Sudarto dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika menyoroti masih ada praktik diskriminasi terhadap perempuan sebagai warga negara maupun sebagai manusia. Menurut Sudarto,  salah satu penyebab ketidakadilan terhadap perempuan berasal dari cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak yang dibangun oleh masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih utama daripada perempuan.
 
Sementara Ratna Batara Munti, DirekturLBH APIK menyebutkan masih banyak kebijakan yang belum menguntungkan kaum perempuan. "Kami mendorong agenda Prolegnas yang lebih pro perempuan," ujar Ratna. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya