Berita

aboebakar/net

Kepala Sekolah Ogah Terima Proyek karena Takut Dijerat Pidana Korupsi

RABU, 14 OKTOBER 2015 | 10:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Para kepala sekolah dan guru tak mau menerima program atau proyek pemerintah karena takut dijerat pidana korupsi.

Keengganan mereka ini terungkap dalam seminar yang digelar Anggota MPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, di Hotel Rupat Mufakat, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

"Lebih baik kami tak terima bantuan, dari pada nantinya diperika," ujar salah satu Kepala Sekolah kepada Anggota MPR Dapil Kalsel 1 tersebut.


Menanggapi aspirasi tersebut, Habib Aboe Bakar menjelaskan mengenai kendala implementasi anggaran. Banyak aspirasi serupa soal anggaran, memang hal ini mendorong rendahnya serapan anggaran nasional.

Sampai semester 1 tahun ini anggaran kita belum bisa terserap maksimal, belum sampai separuhnya, karenanya harus diberikan solusi," papar Anggota Badan Anggar DPR RI tersebut.

Nanti mungkin akan kita coba sampaikan aspirasi ke Komisi Pendidikan, bagaimana supaya sekolah tidak terima uang. Mereka sebaiknya langsung terima gedung, sarana atau perlengkapan secara langsung. Jadi kepala sekolah dan guru tidak perlu jadi ketua pengguna anggaran ataupun panitia pengadaan" papar salah satu ketua Bidang DPP PKS tersebut.

Habib Aboe Bakar meminta agar seluruh guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah yang hadir tetap bekerja sesuai tuga masing-masing.

"Aspirasi yang diberikan sudah saya terima, Insha Allah nanti akan diteruskan ke pihak terkait. Sedangkan berkaitan dengan isu penegakan hukum, memang hrus diantisipasi dengan baik. Tapi jangan sampai ini membuat kita mandeg, semua harus tetap bekerja secara maksimal dan fokus pada tugas masing-masin," demikian nggota Komisi III DPR RI tersebut. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya