Berita

ilustrasi/net

Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan Meningkat Signifikan

SELASA, 13 OKTOBER 2015 | 10:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Indeks reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan meningkat signifikan. Tahun 2014, indeks reformasi birokrasi Kemenhub sebesar 60,02 dengan kategori B. Tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 70,34 dengan kategori BB.

Demikian penilian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian tersebut tercantum dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, dan diterima Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada Senin kemarin (12/10).

"Hasil evaluasi Kemen PAN dan RB tersebut menjadi acuan kami bahwa reformasi birokrasi di Kemenhub sudah menunjukkan hasil yang signifikan," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 13/10).


Dalam lembar evaluasi Kementerian PAN dan RB tersebut, beberapa inisiatif Kementerian Perhubungan yang mendapat apresiasi di antaranya adalah penyederhanaan dan memperpendek proses perizinan, implementasi teknologi informasi dalam pelayanan dan manajemen internal, serta Contact Center 151.

"Contact Center 151 beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Ini adalah media untuk menampung dan menyelesaikan keluhan dan pertanyaan masyarakat terkait transportasi," jelas Hadi.

Hal lain yang mendapat apresiasi adalah keterbukaan informasi publik, promosi dan mutasi jabatan secara terbuka dan fair, kebijakan pengendalian gratifikasi, dan implementasi whistle blowing system. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya